Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan pada 19 Mei 2025. Dalam SEOJK tersebut, diatur mengenai beberapa ketentuan, salah satunya mengenai pembentukan Medical Advisory Board (MAB) atau Dewan Penasihat Medis (DPM).
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut DPM bisa dibentuk oleh beberapa perusahaan asuransi, sehingga tak diwajibkan satu perusahaan memiliki satu DPM. Mengenai hal itu, Wakil Ketua AAUI Bidang Teknik 3 Wayan Pariama menerangkan sebanyak 29 perusahaan asuransi umum yang memiliki produk asuransi kesehatan kemungkinan akan membentuk dua hingga tiga DPM.
"Akhirnya dimungkinkan kalau satu DPM itu digunakan oleh beberapa perusahaan asuransi. Kalau di AAUI itu ada 29 perusahaan yang melaporkan punya asuransi kesehatan. Jadi, sudah dikomunikasikan dan mereka ready mungkin akan ada dua atau tiga DPM," ungkapnya dalam konferensi pers AAUI di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (13/6).
Baca Juga: AAUI Beberkan Penyebab Premi Asuransi Properti Terkontraksi 14,1% pada Kuartal I-2025
Lebih lanjut, Wayan menyampaikan DPM akan berisi beberapa dokter spesialis. Nantinya, DPM bisa memberikan masukan kepada tim operasional perusahaan bahwa pengobatan yang dilakukan nasabah di rumah sakit itu utilisasinya over atau tidak.
"Kalau ada yang over utilisasinya, mereka (DPM) bisa memberikan koneksi komunikasi untuk bisa berdiskusi dengan rumah sakit tersebut, bahwa kayaknya treatment yang diberikan tak sesuai," tuturnya.
Selain harus membentuk DPM, dalam SEOJk 7/2025, OJK menerangkan perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kesehatan juga perlu memiliki tenaga ahli atau tenaga medis yang memadai dengan kualifikasi dokter yang berperan untuk melakukan analisis atas tindakan medis dan telaah utilisasi, serta memiliki sistem informasi yang memadai untuk melakukan pertukaran data secara digital dengan fasilitas kesehatan.
Mengenai SEOJK 7/2025, Wayan juga menyampaikan adanya aturan tersebut merupakan upaya strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat tata kelola industri asuransi kesehatan nasional. Selain itu, dia menilai upaya OJK yang mengajak keterlibatan dari berbagai stakeholders dalam menyusun SEOJK tersebut diharapkan dapat membuat ekosistem kesehatan menjadi lebih baik.
"Jadi secara singkat, kami (AAUI) mendukung SEOJK itu karena dalam rapat-rapat juga dilibatkan," ujar Wayan.
Baca Juga: AAUI Sebut Penjualan Kendaraan Mulai Membaik Menjadi Angin Segar bagi Asuransi Umum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
