kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

Akibat Covid-19, nilai investasi Taspen turun


Sabtu, 15 Agustus 2020 / 18:53 WIB
Akibat Covid-19, nilai investasi Taspen turun
ILUSTRASI. Taspen siapkan protokol COVID-19 menyambut the new normal akibat corona.


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Yudho Winarto

Sementara itu, dengan adanya ketentuan batas usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun yang berdampak pada perubahan formula program THT (khusus manfaat meninggal aktif), terdapat unfunded pass service liability (UPSL) senilai Rp 669,8 miliar pada tahun 2021.

Sementara itu, untuk program Jaminan Pensiun (JP), dengan skema pendanaan existing yaitu pay as you go, di mana pembayaran manfaat berasal dari APBN dan penerimaan akumulasi iuran pensiun semakin bertambah, ketahanan dana program relatif baik.

Selain itu, pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

Potensi risiko program JP dan JHT PNS di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila rencana pemerintah untuk mereformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati.

"Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan," tulis dokumen tersebut.

Baca Juga: Kinerja masih stabil, Taspen Life terus genjot layanan digital

Selain itu, jumlah PNS tahun 2021 sekitar 4,1 juta jiwa, terdiri dari berbagai struktur golongan, usia, pendidikan, dan penempatan, dengan sebagian besar berada pada rentang usia 40–60 tahun.

Dalam program pensiun, struktur tersebut berpotensi menjadi beban di masa mendatang, sehingga perlu kebijakan yang tepat. Upaya mitigasi risiko fiskal dari program jaminan sosial bagi PNS antara lain evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKM, menentukan skema program dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang, memperbaiki kondisi demografi PNS dengan sistem perekrutan CPNS yang baik, dengan mempertimbangkan struktur dan kualitas PNS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×