CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.343.000   21.000   0,90%
  • USD/IDR 16.729   -36,00   -0,21%
  • IDX 8.407   44,65   0,53%
  • KOMPAS100 1.165   5,83   0,50%
  • LQ45 849   5,46   0,65%
  • ISSI 293   1,52   0,52%
  • IDX30 443   2,43   0,55%
  • IDXHIDIV20 514   3,54   0,69%
  • IDX80 131   0,83   0,64%
  • IDXV30 136   0,12   0,09%
  • IDXQ30 142   1,06   0,76%

Asbanda membentuk forum sosialisasi DPLK


Kamis, 31 Mei 2012 / 15:41 WIB
Asbanda membentuk forum sosialisasi DPLK
ILUSTRASI. Pertamina Refinery Unit (RU) Balikpapan.


Reporter: Feri Kristianto | Editor: Edy Can


JAKARTA. Jumlah bank pembangunan daerah yang mengembangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih minim. Karena itu, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) membentuk forum untuk mensosialisasikan serta mengembangkan DPLK.

Direktur Eksekutif Asbanda Winny Erwindia berharap sosialisasi ini meningkatkan pemahaman bank-bank daerah. Menurutnya, bank daerah berpotensi mengembangkan DPLK karena masih banyak unit unit bisnis belum tergarap. "Seperti ada koperasi, karyawan mereka belum tersentuh, dengan adanya DPLK unit bisnis lebih perhatikan kesejahteraan karyawan," ujar Winny, Kamis (31/5).

Wenny tidak bersedia menyebutkan target bank daerah yang akan mendirikan DPLK tahun ini. Ini lantaran prosesnya masih panjang. Asal tahu, Asbanda beranggotakan 26 BPD namun yang mempunyai DPLK baru dua yakni BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Barat.

Salah satu BPR yang dikabarkan tertarik adalah Bank Riau Kepri. Sampai kini manajemen Bank Riau masih melakukan kajian infrastruktur dan kebutuhan pasar. Realisasinya diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun 2013.

Sekretaris Jenderal Asbanda Jeffry J. Wurangian membantah bank daerah terlambat membentuk DPLK. Menurutnya, selama ini anggotanya belum fokus karena terlalu banyak lini bisnis yang digarap. "Cuma soal sosialisasi, buktinya sudah ada yang bentuk DPLK," kata Jeffry.

Perwakilan BPD Nusa Tenggara Timur Wem Nunuhito mengaku, bank daerah masih sulit membentuk DPLK karena sifat iurannya sukarela sehingga lebih cocok untuk karyawan level manajer sementara pendapatan per kapitanya masih kecil. "Yang wajib saja dulu seperti BPJS jangan yang sukarela karena masalah pendapatan," ujar pengurus dana Dapen BPD NTT ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×