kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Asbanda membentuk forum sosialisasi DPLK


Kamis, 31 Mei 2012 / 15:41 WIB
Asbanda membentuk forum sosialisasi DPLK
ILUSTRASI. Pertamina Refinery Unit (RU) Balikpapan.


Reporter: Feri Kristianto | Editor: Edy Can


JAKARTA. Jumlah bank pembangunan daerah yang mengembangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih minim. Karena itu, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) membentuk forum untuk mensosialisasikan serta mengembangkan DPLK.

Direktur Eksekutif Asbanda Winny Erwindia berharap sosialisasi ini meningkatkan pemahaman bank-bank daerah. Menurutnya, bank daerah berpotensi mengembangkan DPLK karena masih banyak unit unit bisnis belum tergarap. "Seperti ada koperasi, karyawan mereka belum tersentuh, dengan adanya DPLK unit bisnis lebih perhatikan kesejahteraan karyawan," ujar Winny, Kamis (31/5).

Wenny tidak bersedia menyebutkan target bank daerah yang akan mendirikan DPLK tahun ini. Ini lantaran prosesnya masih panjang. Asal tahu, Asbanda beranggotakan 26 BPD namun yang mempunyai DPLK baru dua yakni BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Barat.

Salah satu BPR yang dikabarkan tertarik adalah Bank Riau Kepri. Sampai kini manajemen Bank Riau masih melakukan kajian infrastruktur dan kebutuhan pasar. Realisasinya diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun 2013.

Sekretaris Jenderal Asbanda Jeffry J. Wurangian membantah bank daerah terlambat membentuk DPLK. Menurutnya, selama ini anggotanya belum fokus karena terlalu banyak lini bisnis yang digarap. "Cuma soal sosialisasi, buktinya sudah ada yang bentuk DPLK," kata Jeffry.

Perwakilan BPD Nusa Tenggara Timur Wem Nunuhito mengaku, bank daerah masih sulit membentuk DPLK karena sifat iurannya sukarela sehingga lebih cocok untuk karyawan level manajer sementara pendapatan per kapitanya masih kecil. "Yang wajib saja dulu seperti BPJS jangan yang sukarela karena masalah pendapatan," ujar pengurus dana Dapen BPD NTT ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×