Reporter: Mona Tobing | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Meski menyambut positif rencana penerbitan surat utang negara syariah atau sukuk ritel, pelaku asuransi syariah meminta pemerintah menjamin ketersedian sukuk di pasar.
M. Shaifie Zein, Dewan Penasihat Syariah Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengatakan, bisa dipastikan tidak hanya sektor asuransi yang meminati sukuk. Sehingga, harus bersaing dengan industri lain yang berburu sukuk. Selama ini, minimnya ketersedian sukuk membuat asuransi kesulitan memiliki sukuk.
"Jangan sampai tinggi permintaan tapi terbatas. Nantinya, harga sukuk di pasar jadi mahal," tandas Shaifie pada Rabu (18/5).
Cara lain, kalaupun penerbitannya terbatas, penetapan sukuk yang diterbitkan korporasi dapat dianggap juga sebagai sukuk yang diterbitkan negara. Cara ini sama seperti kepemilikan obligasi BUMN infrastruktur yang disamakan dengan SUN.
Shaifie menyarankan, agar pemerintah menghitung kebutuhan sukuk terhadap permintaan. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memberikan izin penyelenggaraan dana pensiun syariah. Artinya, makin banyak yang berburu sukuk kedepannya.
Apalagi, saat ini asuransi jiwa syariah diwajibkan untuk memiliki porsi SUN sebesar 20% pada tahun ini dan meningkat tahun depan menjadi 30%. Sedangkan untuk asuransi umum porsinya sebesar 10% tahun ini lalu menjadi 20% tahun depan, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1/POJK.05 Tahun 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
