Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank daerah menyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menempatkan bank daerah sebagai perantara distribusi likuiditas dalam program pemulihan ekonomi terhadap pandemi.
Pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, bank daerah bisa mengambil peran ganda. Selain sebagai bank pelaksana, mereka bisa kembali menyalurkan likuiditas yang dipinjam dari bank jangkar kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan pembiayaan atau multifinance.
Bank daerah bisa berperan sebagai bank pelaksana sekaligus bank jangkar. “Kami sependapat, dan setuju jika ada bank daerah yang akan ditunjuk menjadi bank jangkar agar transmisi likuiditas kepada BPR dan multifinance bisa terjadi lebih cepat,” kata Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Zainuddin Mappa, Selasa (19/5).
Baca Juga: NPL kredit konsumer punya risiko kredit paling rendah menurut bankir
Dengan menjadi perantara distribusi likuiditas, bank daerah memang bisa mendapat tambahan pendapatan yang berasal dari selisih bunga antara yang dikenakan bank jangkar dengan yang diberlakukan kepada BPR atau multifinance.
Di sisi lain, dengan makin panjanganya rantai distribusi, makin tinggi pula bunga yang dibebankan kepada perusahaan pembiayaan maupun BPR dalam skema ini.
Baca Juga: Walau NPL stabil, loan at risk perbankan meningkat akibat restrukturisasi
Dalam kesempatan serupa Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Bank Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldy juga bilang ada sejumlah BPD yang juga memiliki entitas anak berupa BPR. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) yang dipimpin Yuddy contohnya.
Meski demikian, Yuddy bilang BPD saat ini sejatinya enggan jika hanya berperan sebagai bank pelaksana. Likuiditas bank daerah saat ini disebutnya masih cukup longgar. “Loan to deposit ratio (LDR) BPD per Februari masih cukup longgar sebesar 84,97%, ini cukup jauh dibandingkan industri yang punya LDR 92,50%,” katanya dalam kesempatan serupa.
Sementara Mappa juga mengaku hal senada, LDR Bank DKI per Maret 2020 juga masih sangat longgar pada level 88%.
Sejumlah bank daerah lain yang dihubungi Kontan.co.id juga mengamini hal tersebut. Mereka enggan jika hanya berperan sebagai bank pelasana saja yang meminjam likuiditas.
Maklum, selain soal likuiditas yang masih longgar ada sejumlah risiko besar yang mesti ditanggung bank pelaksana jika mengalami gagal bayar. Rekening giro bank pelaksana di Bank Indonesia bisa didebet sepihak oleh pemerintah, sampai ancaman menjadi bank gagal bisa diterima bank pelaksana jika gagal bayar pinjaman likuiditas dari bank jangkar.
“Saat ini kami belum membutuhkan pinjaman likuiditas dari bank jangkar karena likuiditas kami masih cukup longgar di level 84,8%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK,” kata Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Syahdan Siregar kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Pandemi covid-19 menggerus modal bank daerah
“Kami siap jika diminta menjadi bank jangkar. Untuk kebutuhan likuiditas kami sendiri masih cukup, karena LFR kami masih di level 81%,” Kata Direktur Pemasaran PT Bank Pembanguanan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Antonius Argo Prawiro.
Meskipun likuiditas bank daerah masih sangat longgar, Yuddy menilai koleganya juga mesti tetap mewaspadai risiko likuiditas mendatang. ini terkait mayoritas dana pihak ketiga (DPK) bank daerah yang berasal dari kas pemerintah daerah yang mencapai 50%-70% dari DPK bank daerah.
Baca Juga: BI mendorong bank untuk melakukan term repo
Dalam situasi pandemi seperti ini, dana kas daerah memang cenderung akan melulu ditarik. Makanya Asbanda disebut Yuddy kini juga mempertimbangkan untuk menambah aktivitas pooling fund, semacam pasar uang antar bank daerah.
“Kami tiap akhir tahun memang ada pooling fund, untuk mengantisipasi risiko likuiditas mungkin akhir semester satu kami bisa kembali mengadakan pooling fund,” ujar Yuddy
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
