Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Sejumlah bank daerah lain yang dihubungi Kontan.co.id juga mengamini hal tersebut. Mereka enggan jika hanya berperan sebagai bank pelasana saja yang meminjam likuiditas.
Maklum, selain soal likuiditas yang masih longgar ada sejumlah risiko besar yang mesti ditanggung bank pelaksana jika mengalami gagal bayar. Rekening giro bank pelaksana di Bank Indonesia bisa didebet sepihak oleh pemerintah, sampai ancaman menjadi bank gagal bisa diterima bank pelaksana jika gagal bayar pinjaman likuiditas dari bank jangkar.
“Saat ini kami belum membutuhkan pinjaman likuiditas dari bank jangkar karena likuiditas kami masih cukup longgar di level 84,8%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK,” kata Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Syahdan Siregar kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Pandemi covid-19 menggerus modal bank daerah
“Kami siap jika diminta menjadi bank jangkar. Untuk kebutuhan likuiditas kami sendiri masih cukup, karena LFR kami masih di level 81%,” Kata Direktur Pemasaran PT Bank Pembanguanan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Antonius Argo Prawiro.
Meskipun likuiditas bank daerah masih sangat longgar, Yuddy menilai koleganya juga mesti tetap mewaspadai risiko likuiditas mendatang. ini terkait mayoritas dana pihak ketiga (DPK) bank daerah yang berasal dari kas pemerintah daerah yang mencapai 50%-70% dari DPK bank daerah.
Baca Juga: BI mendorong bank untuk melakukan term repo
Dalam situasi pandemi seperti ini, dana kas daerah memang cenderung akan melulu ditarik. Makanya Asbanda disebut Yuddy kini juga mempertimbangkan untuk menambah aktivitas pooling fund, semacam pasar uang antar bank daerah.
“Kami tiap akhir tahun memang ada pooling fund, untuk mengantisipasi risiko likuiditas mungkin akhir semester satu kami bisa kembali mengadakan pooling fund,” ujar Yuddy
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
