Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan tetap memupuk pencadangan ketika kondisi ekonomi mulai membaik. Hal ini dilakukan sektor perbankan guna mengantisipasi risiko kredit macet akibat pandemi Covid-19.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), misalnya, menyatakan akan tetap melakukan pencadangan sebagai langkah antisipasi kualitas kredit ke depan.
Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn mengatakan, pencadangan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi.
"BCA juga berkomitmen senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit," kata Hera, pekan lalu.
Hingga kuartal III-2021, BCA menurunkan biaya provisi menjadi Rp 7,65 triliun atau turun 16,2% yoy. Laba bersih tumbuh 15,8% yoy menjadi Rp 23,2 triliun, ditopang oleh penurunan biaya operasional dan biaya provisi kredit yang lebih rendah.
Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit (LAR) BCA tercatat menurun 140 bps secara yoy menjadi 17,1%. Rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 2,4% didukung kebijakan relaksasi restrukturisasi pada sembilan bulan pertama 2021.
Baca Juga: Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Bank Turun Menjadi 3% Pada 2021
Sementara itu, PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) berencana meningkat jumlah pancadangan tahun ini.
Namun Direktur Utama Bank Ina Daniel Budirahaju belum mau mengungkapkan berapa pecandangan yang dipersiapkan.
"Pencadangan bergantung pada kualitas aset kami, tetap dengan meningkatnya pertumbuhan kredit di 2022 maka dengan sendirinya pencadangan juga meningkat," terang Daniel.
Dibarengi peningkatan pencadangan, perusahaan juga menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 20% -30% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan tersebut meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang di harapkan lebih prospektif.
Dengan begitu, bisa melanjutkan kinerja positif tahun lalu. Tercatat, penyaluran kredit Bank Ina mencapai Rp 2,9 triliun atau tumbuh 11,5% yoy pada September 2021. Untuk tahun ini, perusahaan akan lebih fokus menggarap segmen produktif, khusus UMKM dan korporasi kecil demi memaksimalkan penyaluran kredit.
Pencadangan tersebut sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit untuk mengantisipasi dampak normalisasi kebijakan pada tahun 2023.
Sebab, program stimulus Covid-19 untuk lembaga jasa keuangan akan berakhir pada 2023. Jika stimulus berakhir, maka perbankan harus menjalankan operasional seperti normal tanpa program keringanan dari OJK.
Baca Juga: Tahun Ini, OJK Prediksi Kredit Perbankan Bakal Tumbuh 7,5%
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, sampai saat ini cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terkait Coivid-19 mencapai 14,85% atau senilai Rp 103 triliun. Nilai itu berpotensi bertambah seiring evaluasi yang dilakukan industri.
"Bank-bank terus melakukan evaluasi dari bulan ke bulan dari restrukturisasi kredit. Pencadangan ini dikaitkan dengan evaluasi yang mereka lakukan untuk antisipasi normalisasi atau ketentuan relaksasi yang akan diberhentikan," kata Heru.
Melalui pencadangan, bank bisa menghadapi potensi risiko kerugian akibat penurunan nilai kredit. Untungnya, pencadangan ini berbanding lurus dengan penurunan restrukturisasi kredit menjadi Rp 693,6 triliun pada 2021, atau turun dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 830,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
