Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
Sebagai tindak lanjut dari Perppu itu, OJK baru saja menerbitkan POJK 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. Sementara dalam aturan ini dijelaskan ada dua kriteria yang bisa jadi acuan OJK mengeluarkan perintah tertulis konsolidasi.
Baca Juga: Tjandra Gunawan diangkat jadi Direktur Utama Bank Yudha Bhakti
Pertama, bank yang dinilai OJK mengalami permasalahan keuangan sehingga mengganggu kelangsungan usaha atau dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang dihadapi. Kedua, bank yang pemegang saham pengendalinya dinilai tak mampu memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan bank.
Setelah mendapat perintah tertulis, bank wajib melaksanakan konsolidasi. Apalagi dalam Perppu 1/2020 ada sanksi pidana penjara dan denda jika perintah tak dilakukan.
Meski demikian ada sejumlah ketentuan yang melonggarkan, misalnya bank yang diperintah berkonsolidasi bisa dikecualikan untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti sesuai ketentuan soal konsolidasi bank umum. Selain itu, bank yang berstatus perusahaan terbuka diperbolehkan untuk tak mengumumkan aksi konsolidasi ini.
Adapun pemegang saham Bank Yudha Bhakti saat ini terdiri dari Gizci Capital 21,76%, Akulaku Silvrr Indonesia 24,08%, Asabri 20,13%, Induk Koperasi Kepolisian RI 1,52%, Induk Koperasi TNI AL 1,51%, Induk Koperasi TNI AU 1,17%, Induk Koperasi Purnawisarawan ABRI 1,05%, dan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
