kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.549.000   34.000   1,35%
  • USD/IDR 16.781   21,00   0,13%
  • IDX 8.934   74,42   0,84%
  • KOMPAS100 1.226   8,17   0,67%
  • LQ45 865   5,28   0,61%
  • ISSI 322   1,78   0,55%
  • IDX30 443   0,30   0,07%
  • IDXHIDIV20 516   -0,09   -0,02%
  • IDX80 136   0,92   0,68%
  • IDXV30 143   1,50   1,06%
  • IDXQ30 142   -0,22   -0,16%

Banyak Tugas Pemerintah Bikin Kredit Bank Milik Danantara Melonjak


Senin, 05 Januari 2026 / 19:54 WIB
Banyak Tugas Pemerintah Bikin Kredit Bank Milik Danantara Melonjak
ILUSTRASI. Kantor Cabang Bank BTN (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan kredit bank-bank milik negara atau himbara secara akumulasi tercatat tumbuh hingga dobel digit. Kondisi ini menjadi anomali di saat pertumbuhan kredit secara industri masih tertahan di single digit.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat bank BUMN mampu mendongkrak kredit hingga 10,28% secara tahunan (YoY) per November 2025. Padahal, pertumbuhan kredit secara industri hanya 7,74% YoY pada periode yang sama. 

Di sisi lain, pertumbuhan kredit bank umum swasta nasional terbilang masih sejalan dengan industri. Di mana, kredit bank swasta hingga periode November 2025 hanya tumbuh 5,42% YoY.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan pertumbuhan yang moderat seperti bank swasta lebih mencerminkan realitas permintaan kredit yang memang masih lesu. Terlebih kualitas kredit di beberapa segmen seperti UMKM juga memiliki risiko tinggi.

Baca Juga: Menjaga Kinerja Bank Milik Danantara di Tengah Penugasan Program Prabowo

Di sisi lain, Josua bilang laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di bank BUMN bisa karena ada dorongan untuk menjaga momentum ekonomi lewat kredit investasi ditambah program pemerintah.

“Di segmen bank swasta, penyaluran kredit cenderung lebih berhati-hati,” ujar Josua, Senin (5/1/2026).

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando pun mengakui pertumbuhan kredit bank BUMN yang lebih cepat bukan semata karena permintaan yang kuat. Melainkan, ada kombinasi penugasan pemerintah, komposisi segmen yang masih berjalan, dan keunggulan likuiditas.

“Bank BUMN lebih banyak bermain di segmen yang relatif resilien seperti UMKM, payroll based lending, rantai pasok proyek pemerintah, serta kredit perumahan subsidi,” ujar Ramon.

Dari sudut pandang BTN, Ramon mengungkapkan akselerasi kredit juga sangat dipengaruhi oleh tambahan kuota FLPP. Di mana, hal tersebut secara langsung menciptakan permintaan kredit KPR subsidi meski siklus properti komersial masih lemah.

Setali tiga uang, Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar meyakini bahwa pertumbuhan positif yang terjadi di bank syariah milik negara ini juga ditopang dari berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong permintaan masyarakat. Terkhusus likuiditas, kemudahan akses pembiayaan hingga stimulus subsidi pembiayaan di berbagai sektor.

“Di antaranya, penunjukan BSI sebagai satu-satunya izin Bank Emas/Bullion Bank, penempatan dana SAL, program Makan Bergizi Gratis (MBG), UMKM dan SME, KUR Syariah dan juga FLPP,” jelas Wisnu.

Baca Juga: Saham Bank Milik Danantara Makin Tertekan Kebijakan Negara

Secara keseluruhan, pembiayaan BSI per September 2025 tercatat tumbuh 12,65% YoY. Wisnu menegaskan hal tersebut diimbangi dengan kualitas pembiayaan pembiayaan terjaga dengan indikasi NPF Gross 1,86% membaik dari periode sebelumnya dan lebih baik dari posisi industri. 

Risiko Membayangi

Di sisi lain, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan bilang bahwa permintaan kredit dari pelaku usaha dan juga kredit konsumsi saat ini masih lemah. Jika dipaksakan, hal tersebut tentu bisa mempengaruhi kinerja bank.

“Bank juga harus lebih prudent untuk kredit dan tidak memaksakan yang tidak perlu, utk bisa mem-protect bottom line,” ujar Lani.

Josua pun juga menyoroti ada risiko yang membayangi dengan adanya penugasan program-program pemerintah tersebut. Menurut Josua, bila penugasan membuat bank harus mendorong kredit di saat permintaan belum kuat atau di segmen yang kualitasnya lebih rapuh, maka risiko gagal bayar bisa naik, biaya pencadangan membesar, dan daya tahan permodalan tergerus. 

Adapun, ia mengatakan sinyal kehati-hatian itu terlihat dari rasio NPL UMKM yang masih tinggi dan kontraksi KUR. Ini menunjukkan segmen program pemerintah pun tidak otomatis aman bila daya beli dan arus kas pelaku usaha belum pulih.

“Penugasan harus disertai pembagian risiko yang jelas, seleksi debitur yang ketat, dan perbaikan sisi permintaan,” jelas Josua.

Baca Juga: Serapan Dana SAL Mini, BTN Jelaskan Perbedaan Dengan Bank Milik Danantara Lainnya

Selanjutnya: Laju Kinerja Jasa Marga (JSMR) Kencang Usai Libur Nataru, Ini Rekomendasi Sahamnya

Menarik Dibaca: Hujan Amat Deras di Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (6/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×