Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, bank kecil harus lebih cepat menambah permodalan. Pasal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2020 seluruh bank di Tanah Air harus memiliki permodalan minimum Rp 1 triliun.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK no 12/POJK.03/2020 yang mengharuskan modal inti minimum bank umum sebesar Rp 3 triliun paling lambat Desember 2022. Ketentuan ini bisa dilakukan perbankan secara bertahap, dengan minimum Rp 1 triliun di 2020, kemudian Rp 2 triliun di tahun 2021.
Baca Juga: Terima laporan BPK, OJK akan tingkatkan perbaikan tata kelola
Adapun daftar bank yang masih harus memenuhi aturan ini diantaranya PT Bank Harda Internasional Tbk, PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB), Bank Bisnis Internasional, Prima Master Bank, Bank Fama, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Sulteng, dan Bank Banten. Setidaknya sampai dengan laporan keuangan kuartal I 2020 lalu.
PT Bank Harda International Tbk (BBHI) menjadi salah satu bank yang harus memenuhi aturan main ini. Merujuk laporan keuangan perseroan per Juni 2020, total modal inti Bank Harda memang masih di bawah ketentuan yakni baru sebesar Rp 272,03 miliar. Sudah sedikit meningkat dari periode Maret 2020 yang baru sebesar Rp 239,7 miliar. Artinya masih ada sedikitnya Rp 700 miliar lebih modal yang harus dipupuk oleh perseroan di tahun ini.
Direktur Bank Harda Yohanes Simon menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam proses penjajakan untuk mencari calon investor. Menurutnya, pihaknya berharap proses tersebut bisa berjalan cepat dan sesuai regulasi yang berlaku. "Saat ini kami memang sedang jajaki beberapa investor, sampai saatnya akan kita umumkan nanti," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/8) lalu.
Walau tidak secara spesifik menyebut berapa besaran permodalan yang diincar, Yohanes memastikan kalau Bank Harda akan memenuhi seluru aturan OJK terutama mengenai modal inti minimum.
Baca Juga: BI: Keyakinan konsumen membaik pada Juli 2020
Selanjutnya, ada PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) yang baru-baru ini tengah melakukan penguatan modal lewat skema penerbitan saham baru alias rights issue. Merujuk pada laporan keuangan perseroan per bulan Juni 2020 sebenarnya Bank Yudha Bhakti sudah hampir memenuhi ketentuan permodalan tersebut dengan modal inti sebesar Rp 936,42 miliar.
Posisi modal inti tersebut juga terus meningkat dari periode setahun sebelumnya yang baru sebesar Rp 702,75 miliar atau naik 33,25% secara year on year (yoy). Lalu, kalau merujuk pada pemberitaan Kontan.co.id belum lama ini, perseroan menyatakan sudah mengantongi dana sebesar Rp 150 miliar lewat proses rights issue.
Itu artinya, per semester II 2020 sejatinya Bank Yudha Bhakti sudah punya modal inti di atas Rp 1 triliun. Selain sudah memenuhi ketentuan OJK untuk tahun ini, tambahan modal ini juga akan membuka ruang ekspansi bisnis bagi perseroan.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (5/8) lalu, Direktur Utama Bank Yudha Bhakti Tjandra Gunawan menuturkan pihaknya akan fokus ke bisnis digital, apalagi dengan masuknya pemegang saham baru PT Akulaku Silvrr Indonesia. Dia juga menegaskan, target ke depan pihaknya ingin masuk ke kelompok Bank BUKU II agar lebih leluasa mengembangkan bisnis digital.
Baca Juga: Perluas jangkauan transaksi, ShopeePay luncurkan fitur upload QRIS dari galeri ponsel
Kemudian ada juga PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) yang mencatat modal inti baru sebesar Rp 113,52 miliar saja. Kabar baiknya, dalam merujuk pemberitaan Kontan.co.id, Kamis (23/7) Pemerintah Provinsi Banten sudah sepakat untuk menyuntik modal Rp 1,55 triliun untuk Bank Banten. Namun, dana ini bukan dana segar, sumber dana yang akan jadi tambahan modal akan berasal dari rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov yang disimpan di Bank Banten.
Konversi RKUD Pemprov di Bank Banten merupakan instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui melalui Surat OJK SR-24/D.03/2020 tanggal 24 Juni 2020. Sementara Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa menyatakan bakal kembali menyiapkan aksi penambahan modal via hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue untuk menampung rencana ini.
Terkait mekanisme, saat ini kami sedang menjajaki kembali peluang merealisasikan rights issue, karena sudah disetujui, Pemprov, dan DPRD maka rights issue bisa menjadi sarana aksi korporasinya. Selambat-lambatnya targetnya bisa direalisasikan pada kuartal IV-2020” kata Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa.
Baca Juga: OJK: Di sektor IKNB, fintech P2P lending dan bisnis gadai melejit di tengah pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
