Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Usulan untuk memberlakukan penjaminan penuh alias blanket guarantee atas seluruh dana yang tersimpan di perbankan makin menguat. Kini giliran Bank Indonesia (BI) yang angkat bicara. BI menilai blanket guarantee akan menebalkan kepercayaan masyarakat pada perbankan. BI meminta Pemerintah RI memberlakukan penjaminan penuh menyusul negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Patut Anda catat, permintaan bank sentral adalah blanket guarantee. Jadi pemerintah tak hanya menjamin simpanan masyarakat di bank, tetapi juga kewajiban bank lainnya seperti letter of credit atau pinjaman di pasar uang antarbank. Saat ini, melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah hanya menjamin simpanan nasabah di bank maksimal Rp 2 miliar.
Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono bilang, keputusan sejumlah negara yang memberlakukan blanket guarantee bisa berpotensi menyebabkan perpindahan dana ke luar negeri. BI mendeteksi perpindahan dana mulai terjadi, meski jumlahnya tak besar. "Kami menyarankan, pemerintah menjamin penuh termasuk kewajiban interbank," ujarnya, kemarin (10/11). Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah menambahi, "Kami sudah mengkaji dan sudah menyampaikan usulan penjaminan penuh ini ke pemerintah," ujarnya.
Selain dana nasabah, BI ingin pinjaman di pasar uang antarbank juga mendapat garansi penuh karena saat ini sudah muncul ketidakpercayaan di antara para pelaku pasar uang. Bank yang kelebihan likuiditas enggan memberi pinjaman ke bank lain lantaran khawatir dananya tak kembali. Akibatnya bunga pinjaman antarbank mahal. "Ini menjadi masalah untuk beberapa bank kecil," kata Halim.
Sudah pasti, usulan BI itu mendapat dukungan para bankir. "Penjaminan penuh itu penting untuk menjaga kepercayaan kepada bank," kata Wakil Direktur Utama PT BCA Tbk. Jahja Setiaatmadja.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menimpali, sejak negara tetangga menerapkan penjaminan penuh atas kewajiban perbankan, Perbanas sudah merekomendasikan pemerintah melakukan hal yang sama. "Ini sudah menjadi masalah persaingan antarnegara," ujarnya.
Tetapi pemerintah agaknya tak akan mudah menerima usulan ini. Akhir Pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyatakan pemerintah tak akan memberikan blanket guarantee.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
