Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Menurut Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono, Indonesia sudah cukup lama memiliki potensi terpendam terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Dari dulu potensinya terus ada. Tugas kita adalah bagaimana potensi ini tidak hanya berhenti pada potensi, melainkan bisa benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Salah satunya adalah dengan kita berupaya menjadi pusat produsen halal dunia," ujar Prijono secara virtual, Kamis (14/4).
Mwenurutnya, BI turut mengambil peran dalam menggerakkan ekosistem ekonomi syariah nasional agar dapat membangun industri produk halal yang memadai dan berkualitas. Sejalan dengan tugas dan fungsi utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kita tahu bahwa meski penduduk kita mayoritas muslim, tapi kalau kita melihat produk-produk halal yang ada di pasaran, mayoritas masih produk impor. Andai kondisi ini kita bisa switch, barang-barang ini bisa kita produksi sendiri, artinya kita bisa menahan sekian miliar, sekian triliun uang kita agar tidak terbang ke negara lain dalam bentuk transaksi impor. Dengan begitu, dampaknya terhadap nilai tukar juga sudah sangat besar," tutur Prijono.
Baca Juga: Provinsi Jatim Borong Tiga Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah 2022
Ia menyadari hal itu tidaklah mudah. Perlu dukungan semua pihak, mulai dari ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan inovatif, hingga kebutuhan pembiayaan modal kerja dari kalangan perbankan.
"Artinya kita semua harus saling membantu, saling berkolaborasi, agar tidak seperti yang kita bahas di awal, bahwa potensi itu jangan hanya berhenti pada potensi saja. Harus mampu benar-benar kita wujudkan," tegas Priyono.
Oleh sebab itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berencana meluncurkan Masterplan Industri Halal pada tahun 2022. Hal ini dilakukan senagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan industri produk halal di Indonesia.
Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, saat ini industri halal sudah menjadi komitmen pemerintah dan memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian.
"KNEKS saat ini tengah membuat Masterplan Industri Halal Indonesia. Kita bekerja sama dengan BI dan OJK, Kemenperin, Bappenas, dan stakeholder lain untuk melihat mau dibawa kemana industri halal kita? InsyaAllah tahun ini kita launching," jelasnya.
Saat ini kue industri halal global nilainya sangat besar, mencapai US$2 triliun per tahunnya. Ia menilai Indonesia sebagai salah satu pemain industri syariah harus mampu mengambil market share pasar yang ada baik dari korporasi maupun UMKM.
Untuk itu, KNEKS tengah mengkaji Masterplan Industri Halal untuk merancang sinergi yang jelas, antar institusi. Masterplan ini diharapkan akan menjadi dasar atau panduan bagi Pemda dan Kementerian/Lembaga dalam merancang program kerja di Industri Halal.
"Karena itu, kita ingin semua daerah yang memiliki komitmen kuat mulai bergerak. Dengan Masterplan, ini akan menjadi masukan kuat bagi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang," tambah Afdhal.
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia juga mengaku terus mendukung potensi industri halal demi majunya perekonomian syariah di Indonesia.
Baca Juga: LPS Kembali Adakan Call for Research, Memperebutkan Total Hadiah Rp 205 Juta
Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna menilai bahwa saat ini masih terdapat sumber-sumber perekonomian syariah yang belum dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Untuk itu, BSI tengah mengincar ekosistem islam untuk mendorong kinerja perbankan.
"BSI sekarang mulai masuk ke islamic ecosystem yang menurut kita potensinya cukup besar. Mengapa? Pertama ada bisnis disitu, kedua ada kumpulan orang disitu. Kita bisa mengembangkan transaksinya," jelas Anton.
Saat ini, kata dia, ada beberapa potensi ekosistem islam dalam jumlah besar yang bisa di sasar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Misalnya, ada 267.000 masjid menurut data Kementerian Agama dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Ada pula lembaga pendidikan, sepeti sekolah islam yang berjumlah 47.000 dan pondok pesantren sebanyak 27.000 Kemudian, para Jemaah Haji yang dalam keadaan normal bisa mencapai 250 ribu dan Jemaah Umroh yang kira-kira mencapai 1,5 juta.
"Kita juga sedang membangun hubungan dengan Baznas untuk membangun ekosistem zakat sodaqoh lebih kuat," ujar Anton.
Sektor ekonomi dan keuangan syariah memang telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dinilai memiliki peranan penting dalam mendorong potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah provinsi (pemprov) yang berhasil mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) pun menginisiasi pemberian Anugerah Adinata Syariah 2022.
Bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Infobank, KNEKS melakukan penilaian sepanjang tahun 2021.
Untuk Anugerah Adinata Syariah 2022, ada 7 (tujuh) kategori yang dilakukan penilaian, yakni kategori keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Ada sembilan pemprov yang dinobatkan sebagai pemenang di tujuh kategori tersebut. Mereka ialah Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam, Pemprov Jabar, Pemprov Riau, Pemprov Jateng, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jatim, Pemprov Sumbar, Pemprov Sumsel, dan Pemprov DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
