Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Aliran modal asing ke Indonesia atau yang biasa disebut capital inflow diperkirakan bakal terus membanjir tahun depan. Namun, Bank Indonesia (BI) menilai masih belum perlu mengeluarkan kebijakan pengendalian modal asing yang lebih ketat untuk mengelola arus keluar masuk capital inflow tersebut. Otoritas moneter menilai, kebijakan yang sudah ada saat ini masih mencukupi untuk mengendalikan arus modal asing yang hilir mudik ke pasar keuangan Indonesia.
Gubernur BI Darmin Nasution menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPR, Selasa (21/9). Darmin menuturkan, risiko pembalikan dana secara tiba-tiba alias sudden reversal memang ada. Namun, BI mengaku sudah mengupayakan cara untuk mengurangi risiko tersebut yakni dengan kebijakan pegang kepemilikan Sertifikat BI (SBI) selama satu bulan (one month holding).
"Sejauh ini penerapannya cukup efektif untuk mengelola arus modal di SBI. Maka itu, BI menilai saat ini belum perlu ada kebijakan pengendalian modal secara lebih ketat dari yang sudah ada saat ini," ujar Darmin.
Kebijakan one month holding sudah diberlakukan sejak Juli 2010. Darmin menambahkan, kebijakan tersebut dimaksudkan agar dalam rentang yang lebih panjang, keluar masuknya arus modal asing bisa lebih mudah dikelola. Dengan demikian, operasi moneter juga bisa dilakukan dengan lebih efektif.
Arus modal asing ke sistem keuangan Indonesia sudah kian membanjir sejak 1,5 tahun terakhir. Tahun 2011 volume maupun frekuensinya diperkirakan akan semakin tinggi seiring dengan masih rentannya pemulihan ekonomi global. Risiko sudden reversal akhirnya juga semakin tinggi. Rupiah menjadi bulan-bulanan empuk ketika terjadi sudden reversal. Begitu asing membawa keluar dananya dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, nilai tukar Rupiah langsung tersungkur.
"Ke depan memang masih banyak tantangan, derasnya capital inflow selama 1,5 tahun terakhir di tengah rentannya pemulihan ekonomi global dan ekses likuiditas di domestik, ditambah lagi masih rendahnya kedalaman pasar keuangan dalam negeri," imbuh Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
