/2024/07/25/651312117.jpg "BI Ubah Skema KLM, Bank Buka Peluang Penurunan Bunga Kredit")
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai perubahan desain Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) tidak serta-merta membuat suku bunga kredit perbankan turun.
Pasalnya, penetapan bunga kredit tidak hanya dipengaruhi biaya dana, tetapi juga profil risiko debitur, biaya operasional, kebutuhan modal, dan margin bank.
Mulai 1 September 2026, BI akan mengganti skema KLM interest rate channel dengan KLM PPU. Dalam skema baru tersebut, bank berpotensi memperoleh insentif Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 6% dari dana pihak ketiga (DPK).
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, KLM pada dasarnya ditujukan untuk memastikan perbankan tidak menghadapi kendala likuiditas yang dapat menghambat penyaluran kredit.
Baca Juga: Undisbursed Loan di Bank Capai Rp 2.548 Triliun, BI: Demand Masih Jadi Tantangan
"Yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply atau permasalahan likuiditas. Jangan sampai bank itu tidak bisa menyalurkan kredit gara-gara secara sistem banknya sudah kering duluan," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Kebijakan tersebut menjadi penting di tengah suku bunga acuan BI yang kini berada di level 5,75%. Namun, transmisi ke suku bunga kredit masih berlangsung secara bertahap.
Berdasarkan data BI, suku bunga kredit perbankan pada Juni 2026 masih berada di level 8,81%, sedangkan rata-rata suku bunga deposito tenor satu bulan sebesar 4,76%.
Alexander menegaskan, BI tidak dapat menentukan secara langsung berapa basis poin (bps) penurunan bunga kredit yang berasal dari insentif KLM. Sebab, likuiditas yang diperoleh bank melalui KLM akan bercampur dengan sumber pendanaan lainnya.
"Kalau kita memastikan bahwa KLM dikasih Rp1 triliun sama BI, kreditnya Rp1 triliun, tidak bisa begitu juga. Sulit juga karena Rp1 triliun itu blended," jelasnya.
Menurut Alexander, efektivitas KLM akan lebih banyak dilihat melalui perkembangan pertumbuhan kredit serta penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi sasaran kebijakan. Sementara untuk KLM PPU, BI akan memantau perkembangan aktivitas dan volume transaksi di pasar uang.
Perubahan desain KLM menjadi PPU diarahkan untuk memperbaiki distribusi likuiditas sekaligus memperdalam pasar uang domestik.
Dalam desain baru, bank dapat memperoleh insentif 2% dari DPK apabila kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) non-repo dalam rupiah berada di bawah 19% dari total pendanaan.
Sementara itu, insentif melalui financing channel menjadi maksimal 4%. Dengan demikian, total insentif GWM yang dapat diperoleh bank mencapai maksimal 6% dari DPK.
Baca Juga: BI: Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Tak Langsung Tekan Bunga Kredit
Senior Vice President sekaligus Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, persoalan kredit saat ini memang tidak hanya berkaitan dengan likuiditas.
Menurut dia, likuiditas perbankan relatif memadai dan insentif KLM juga sudah besar. Namun, transmisi ke bunga kredit masih terbatas karena pricing bank turut ditentukan risiko debitur, CKPN, biaya operasional, kebutuhan modal, dan margin bank.
Di sisi lain, permintaan kredit dunia usaha belum sepenuhnya kuat. Kondisi ini tercermin dari besarnya fasilitas kredit yang sudah tersedia tetapi belum ditarik atau undisbursed loan.
"Menambah KLM tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan kredit jika perusahaan masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian permintaan, investasi, dan prospek usaha," ujar Trioksa.
Karena itu, Trioksa menilai penyempurnaan KLM mulai 1 September tetap positif untuk memperbaiki distribusi likuiditas dan mendorong sektor prioritas. Namun, dampaknya akan lebih optimal jika dibarengi penguatan daya beli, kepastian investasi, percepatan proyek, serta perbaikan iklim usaha.
Dari sisi perbankan, KLM dinilai tetap memberikan manfaat terhadap efisiensi biaya pendanaan.
Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, dampak KLM terhadap cost of fund (CoF) dapat berbeda pada setiap bank, bergantung pada struktur pendanaan dan strategi pengelolaan dana.
"KLM memberikan dukungan terhadap efisiensi biaya pendanaan perbankan, meskipun dampaknya terhadap Cost of Fund dapat berbeda pada masing-masing bank," ujarnya.
Menurut Kunardy, berlakunya KLM PPU membuka ruang bagi KB Bank untuk meningkatkan daya saing pricing kredit dan mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.
Namun, penyesuaian lending rate tidak akan dilakukan secara menyeluruh. Bank tetap mempertimbangkan biaya dana, profil risiko debitur, tenor, karakteristik fasilitas kredit, serta margin yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
Menurutnya, penyesuaian bunga akan lebih diarahkan pada pembiayaan produktif dan sektor yang menjadi prioritas bank dengan mempertimbangkan kualitas serta profil risiko masing-masing debitur.
Baca Juga: BI Tak Hanya Suntik Likuiditas, Kini Cari Debitur untuk Dongkrak Kredit
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan juga mengakui KLM membantu menahan kenaikan biaya dana bank.
"Sedikit banyak KLM membantu. Sehingga kenaikan CoF bisa agak tertahan," kata Lani.
Namun, Lani mengatakan penentuan bunga kredit tetap bergantung pada keseluruhan hubungan bank dengan nasabah, bukan hanya dari produk kredit. Pertimbangannya mencakup berbagai produk dan segmen, dengan pengecualian kartu kredit yang memiliki pengaturan harga tersendiri.
Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, BCA mengapresiasi penguatan kebijakan KLM dan bauran kebijakan lainnya yang diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit sekaligus mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan.
BCA, lanjut Hera, akan terus menjajaki penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.
"Ditopang likuiditas yang solid serta mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," ujar Hera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
