BNI Beri Relaksasi Kredit bagi Korban Bencana di Tiga Provinsi

Senin, 29 Desember 2025 / 19:13 WIB

ILUSTRASI. BNI hadirkan relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kebijakan ini sesuai arahan OJK untuk pemulihan ekonomi

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menyiapkan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini merupakan bagian dari sinergi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, relaksasi kredit tersebut ditujukan bagi debitur segmen business banking dan konsumer yang berada di wilayah yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai daerah terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya, bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.

“BNI berkomitmen mendampingi para debitur agar tetap memiliki kesempatan memulihkan kondisi keuangan serta melanjutkan aktivitas usaha setelah terdampak bencana,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Okki menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025 tertanggal 10 Desember 2025 tentang perlakuan khusus bagi kredit atau pembiayaan di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak bencana. Dalam ketentuan tersebut, OJK menetapkan masa perlakuan khusus selama tiga tahun, yakni mulai 10 Desember 2025 hingga 9 Desember 2028.

Selama periode tersebut, kualitas kredit debitur terdampak bencana dapat tetap terjaga. Setelah masa perlakuan khusus berakhir, penilaian kualitas kredit akan kembali mengacu pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 atau ketentuan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

BNI menyediakan sejumlah skema restrukturisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi debitur, mulai dari penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, pemberian masa tenggang (grace period), perpanjangan jangka waktu kredit, keringanan bunga dan/atau provisi, hingga pemberian tambahan dana baru sesuai ketentuan.

Meski memberikan relaksasi, BNI tetap melakukan asesmen menyeluruh terhadap profil, kapasitas, serta kemampuan usaha debitur untuk memastikan bahwa fasilitas restrukturisasi diberikan kepada debitur yang benar-benar terdampak langsung oleh bencana.

“Kami berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi secara berkelanjutan,” kata Okki.

Lebih lanjut, Okki menyampaikan bahwa kebijakan perlakuan khusus tersebut telah berlaku sejak 17 Desember 2025 dan terus disosialisasikan ke seluruh kantor wilayah dan kantor cabang BNI agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh debitur yang membutuhkan.