Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, eks PT Jamsostek (Persero) akan mengimplementasikan sistem pengawasan dan pemeriksaan untuk menjalankan program jaminan sosial tenaga kerja. Sistem pengawasan dan pemeriksaan ini akan memperkuat standarisasi operasional jaminan sosial pekerja di Indonesia.
Abdurrahman Irsyadi, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, Indonesia sudah meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) dalam bentuk perundang-undangan. “Yang masih perlu dilakukan adalah penguatan pengawasan di bidang ketenagakerjaan,” ujarnya kepada KONTAN melalui siaran pers, Rabu (19/11).
Menurut dia, pemerintah perlu menambah jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan yang kompeten. Di samping itu, perlunya konsistensi dalam pengawasan dan pemeriksaan di bidang ketenagakerjaan. Saat ini, badan publik penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja tersebut sedang membangun konsep disain rancangan teknis.
Impelementasinya sendiri akan dilakukan secara penuh tahun depan. Di antaranya, menyiapkan aturan main atau teknis, mempersiapkan sumber daya manusianya, penguatan kapasitas organisasi di bidang pengawasan jaminan sosial dan good political will dari pemerintah.
Sosialisasi masif dilakukan dan BPJS Ketenagakerjaan pun sudah menjalin hubungan antar lembaga terkait dengan aturan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan undang-undang jaminan sosial, seperti penghentian layanan publik terhadap pengurusan izin usaha dan surat izin mengemudi.
“Ini sudah lebih maju dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sekarang ini tinggal implementasinya. BPJS Ketenagakerjaan dapat mulai bekerja sama dengan penegak hukum dan pengadilan terkait di bidang jaminan sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
