Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan program UMKM Goes to Hajj, sebuah inisiatif strategis untuk membuka peluang ekspor bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempermudah akses pendaftaran haji bagi para tenaga kerja.
Program ini juga melibatkan grup pengusaha perhotelan, ritel, dan ekspor-impor di Arab Saudi guna membantu UMKM dalam mendistribusikan produk mereka ke pasar Timur Tengah, termasuk makanan khas Indonesia seperti rendang.
Baca Juga: BPKH Sebut Ada Calon Investor Yang Menawar Bank Muamalat
Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menegaskan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.
“UMKM dapat berkontribusi dalam ekosistem perhajian dengan menyediakan makanan khas Indonesia bagi jamaah haji. Dengan akses pasar yang lebih luas, pelaku UMKM tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendaftar haji,” ujarnya melalui keterangan resmi Minggu (23/2).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, Buya Anwar Abbas, menyoroti potensi produk Sumatera Barat yang tidak hanya terbatas pada bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang berpotensi menembus pasar global dan berkontribusi terhadap pembentukan kota devisa.
“PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang di berbagai negara yang dapat dimanfaatkan sebagai kanal promosi dan distribusi produk UMKM, termasuk yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia (HIPERMI),” tambahnya.
Baca Juga: Incar Dana Kelolaan Rp 188,86 Triliun di 2025, Berikut Strategi BPKH
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb memiliki amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA), termasuk di Sumatera Barat.
“DJPb bertugas menggali potensi ekonomi daerah, menganalisis, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Salah satu sektor unggulan Sumatera Barat adalah industri bumbu dan rendang, yang sangat terkait dengan sektor pertanian dan agroindustri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa HIPERMI, yang berada di bawah binaan DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar, diharapkan menjadi wadah pengembangan bisnis berbasis rantai pasok dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari petani hingga pengusaha rendang.
Pada akhirnya, sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.
Baca Juga: Dana Kelolaan BPKH Ditargetkan Tembus Rp 188,86 Triliun pada 2025
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap menjadi mitra dalam program UMKM Goes to Hajj. Kami akan mengerahkan dinas terkait dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” katanya.
Dengan adanya sinergi antara BPKH, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, program ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi UMKM untuk berkembang, baik dalam skala nasional maupun internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peluang ekonomi di sektor perhajian.
Selanjutnya: Bisa Timbulkan Ketidakadilan, Hanya 17 K/L Bakal Dapat Pengembalian Dana Efisiensi
Menarik Dibaca: Erajaya Dukung Konten Kreator Lewat DJI Osmo Mobile 7 Series
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
