Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsolidasi di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tampaknya belum akan mereda.
Peluang terjadinya merger maupun akuisisi masih terbuka lebar, sejalan dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong penguatan struktur perbankan skala kecil.
Terbaru, empat BPR yang berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan melakukan penggabungan.
Baca Juga: OJK Dorong Konsolidasi BPR Berdasarkan Permodalan dan Skala Bisnis
Keempatnya adalah BPR Rejeki Insani, BPR Dutabhakti, BPR Bina Kharisma Insani, dan BPR Bina Sejahtera Insani.
BPR Bina Sejahtera Insani, yang berkantor pusat di Karanganyar, Jawa Tengah, akan menjadi entitas penerima penggabungan dari tiga BPR lainnya.
Rencana ini merujuk pada Peraturan OJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.
OJK memang mendorong konsolidasi di industri BPR sebagai salah satu strategi untuk memperkuat permodalan, tata kelola, dan daya saing.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa merger tidak otomatis menjamin kinerja yang membaik.
Sebagai contoh, BPR Modern Express yang telah merger dengan 10 BPR dari berbagai provinsi di Indonesia Timur pada 2023 sempat menunjukkan lonjakan kinerja.
Laba perusahaan melonjak dari Rp 124,3 miliar pada akhir 2022 menjadi Rp 253,5 miliar per Desember 2023.
Baca Juga: MNC Bank Berkolaborasi dengan BPR Bank Kota Bogor, Perluas Akses Perbankan Digital
Namun, momentum tersebut tak berlanjut. Per Desember 2024, laba BPR Modern Express justru menurun menjadi Rp 239,9 miliar.
Kendati demikian, BPR ini tetap menjadi yang terbesar di Pulau Maluku, dengan total aset mencapai Rp 7,5 triliun per Maret 2025.
Komisaris Independen BPR Modern Express, Arif Windarto, menyampaikan bahwa dorongan merger BPR sejatinya dilatarbelakangi ketentuan OJK terkait pemenuhan modal inti minimum dan mekanisme penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan BPR.
Menurutnya, konsolidasi tetap penting karena bisa memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi, daya saing, serta mempercepat layanan digital berbasis teknologi informasi.
"Dengan adanya merger, jangkauan layanan pun bisa lebih luas," ujarnya.
Namun demikian, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, mengingatkan bahwa kekuatan modal bukan satu-satunya penentu kinerja BPR.
Ia menekankan pentingnya kesadaran manajemen untuk menjaga kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca Juga: Tren Penurunan Jumlah BPR Diprediksi akan Terus Berlanjut, Ini Pendorongnya
Menurutnya, banyak BPR yang ditutup bukan karena minim modal, melainkan karena rasio kecukupan modal (CAR) yang rendah, rasio kredit bermasalah (NPL) yang tinggi, atau ketidakpatuhan terhadap aturan OJK.
BPR Hasamitra, yang menjadi salah satu BPR terbesar di Sulawesi Selatan dan Barat, terus fokus pada tata kelola, transformasi digital, dan manajemen risiko yang kuat.
Aset BPR Hasamitra per Maret 2025 tercatat mencapai Rp 2,99 triliun.
Nyoman juga menekankan pentingnya pendekatan lokal dan personal terhadap nasabah, terutama pelaku UMKM.
“Bank besar cenderung tidak fleksibel, sementara kami bisa menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat dan membangun hubungan sosial yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menilai bahwa mayoritas merger BPR selama ini terjadi karena dorongan regulasi, bukan inisiatif sukarela.
Ia menegaskan bahwa BPR tetap harus mengingat kembali visi awalnya: melayani segmen masyarakat dan pelaku usaha kecil yang belum terjangkau layanan perbankan formal.
“Tentunya, pendekatan model bisnis harus berbeda di era teknologi yang berkembang pesat saat ini,” tegasnya.
Selanjutnya: Klik Spmb.jakarta.go.id, Pendaftaran SPMB Jakarta 2025 Jalur Prestasi Masih Buka
Menarik Dibaca: Cara Mengubah Nama di Facebook Sesuai Aturan biar Cepat Disetujui
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
