kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45737,15   -5,22   -0.70%
  • EMAS1.016.000 0,20%
  • RD.SAHAM -0.24%
  • RD.CAMPURAN -0.15%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

BUMN: Pembentukan pansus Jiwasraya bisa merugikan nasabah


Selasa, 14 Januari 2020 / 09:59 WIB
BUMN: Pembentukan pansus Jiwasraya bisa merugikan nasabah
ILUSTRASI. Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Kementerian BUMN khawatir jika pembentukan panitia khusus Jiwasraya justru membuat investor takut menanamkan modal.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN khawatir jika wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya direalisasikan justru membuat investor takut menanamkan modalnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika investor batal menanamkan modalnya di Jiwasraya akan merugikan nasabahnya. 

“Kalau ternyata investor (Jiwasraya) masuk harus menunggu selesainya politik siapa yang dirugikan? Nasabah,” ujar Arya, Senin (13/1). Arya menilai saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara mengembalikan uang nasabah Jiwasraya. 

Atas dasar itu, Kementerian BUMN tengah menjalankan beberapa skema bisnis agar Jiwasraya bisa segera mengembalikan uang nasabahnya. “Apakah dengan pansus investor (mau) masuk? Kita khawatir dia (investor) nunggu dulu proses politik, baru investor masuk, kan yang terhambat nasabah juga,” kata Arya. 

Baca Juga: Kejagung Periksa 55.000 Transaksi Saham untuk Ungkap Kasus Jiwasraya premium

Di tengah tengah persoalan likuiditas yang mendera Jiwasraya, Kementerian BUMN melakukan sejumlah upaya dalam rangka menyelamatkan Jiwasraya. Adapun upaya penyelamatan dilakukan dengan mencari calon investor strategis untuk Jiwasraya Putra hingga membentuk holding asuransi dalam rangka menerbitkan pinjaman subordinasi bagi Jiwasraya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi setuju terhadap usulan pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut kasus PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Baidowi, kehadiran pansus tidak akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus tersebut. 

"Kehadiran pansus tidak akan mengganggu kinerja aparat hukum yang sedang mengusut kasus ini. Justru bisa bersinergi antara keduanya," kata Baidowi, Selasa (31/12/2019). Menurut Baidowi, keberadaan pansus tidak hanya bisa mengurai masalah Jiwasraya, tetapi juga mencari solusi atas persoalan itu. 

"Melalui pansus ini DPR dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap punya keterkaitan dengan Jiwasraya. Mencari akar masalahnya, mencari solusinya agar menyelamatkan uang negara, agar dana nasabah terselamatkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu. 

Baca Juga: Menilik Portofolio Saham Asabri yang Tidak Layak Jadi Pilihan premium

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan pelat merah ini menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018. Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. 

Perusahaan in pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya. Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada DPR bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120%. (Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BUMN: Pembentukan Pansus Jiwasraya Bisa Merugikan Nasabah.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×