kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.054   70,31   1,01%
  • KOMPAS100 1.055   14,74   1,42%
  • LQ45 829   12,18   1,49%
  • ISSI 214   1,21   0,57%
  • IDX30 423   6,92   1,66%
  • IDXHIDIV20 509   7,37   1,47%
  • IDX80 120   1,71   1,44%
  • IDXV30 125   0,84   0,68%
  • IDXQ30 141   1,97   1,42%

Cegah skimming, BRI gelontorkan Rp 312 miliar untuk migrasi kartu cip


Jumat, 20 April 2018 / 10:58 WIB
Cegah skimming, BRI gelontorkan Rp 312 miliar untuk migrasi kartu cip
ILUSTRASI. ANTISIPASI PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan mempercepat migrasi kartu debit dan kartu kredit dari magnetic stripe menjadi cip. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembobolan uang nasabah dengan metode skimming pada pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang selama ini menggunakan magnetic stripe.

Skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe (strip magnetic) pada dua jenis kartu tersebut secara ilegal.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, bahwa BRI membutuhkan waktu untuk memasang teknologi cip, karena ada biaya yang harus dialokasikan perusahaan agar tidak membebani para nasabahnya. Setidaknya ada total sekitar 52 juta kartu yang perlu dimigrasi.

Namun, untuk tahun ini BRI hanya memigrasi sekitar 40% dari total kartu tersebut, terutama kepada pemilik kartu Simpedes BRI. Adapun dana yang dikeluarkan BRI untuk memigrasi 52 juta kartu adalah sekitar Rp 312 miliar.

“Investasinya lumayan, kalau kami hitung harga kartu kira-kira Rp 6.000 dikalikan 52 juta kartu, tinggal dikalikan saja dan jadi berapa,” kata Handayani kepada Kontan.co.id, Jumat (20/4).

Ia mengungkapkan, BRI menargetkan proses migrasi itu bisa rampung pada tahun 2019. Target tersebut lebih cepat dua tahun dari yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keungan (OJK) yakni tahun 2021.

“Targetnya 2021, tapi kemaren BI mengharapkan dipercepat kalau bisa 2019 sudah selesai,” tutup Handayani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×