kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Disebut ada lobi AS terkait GPN, BI mengaku masih fokus atur kartu debit dan QRIS


Minggu, 06 Oktober 2019 / 20:30 WIB
Disebut ada lobi AS terkait GPN, BI mengaku masih fokus atur kartu debit dan QRIS


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto

Menurut sumber Reuters yang terdiri dari tiga pejabat pemerintah Indonesia dan dua sumber industri, pejabat perdagangan AS meminta Indonesia melonggarkan ketentuan terkait GPN sebagai syarat mempertahankan status perdagangan istimewa yang disebut Generalized System of Preferences (GSP).

Baca Juga: Mitra Alipay dan WeChat Pay menunggu regulasi QRIS

Dengan GSP, memungkinkan Indonesia mendapat tarif ekspor yang lebih rendah ke AS senilai US$ 2 miliar per tahun.

Akibat tekanan itu, menurut para sumber Ruters, BI setuju untuk mengecualikan semua transaksi kartu kredit dari GPN.

“AS memperjelas kelonggaran ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional adalah permintaan utama mereka jika Indonesia menginginkan GSP. AS menetapkan harga mati, ”kata salah satu sumber di industri.

Mastercard dan Visa tidak menjawab pertanyaan dari Reuters tentang upaya lobi yang mereka lakukan. Namun, Dalam sebuah pernyataan, Mastercard mengatakan setiap perubahan peraturan di Indonesia untuk mendukung mitra global yang berpartisipasi adalah hasil perundingan antara AS dan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Transaksi kartu GPN tembus Rp 6,21 triliun hingga bulan Juli

Visa mengatakan, secara rutin terlibat terlibat dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempromosikan nilai pembayaran digital dan untuk mengadvokasi pasar terbuka, perdagangan bebas dan persaingan global.

Rekomendasi Mastercard tentang perpanjangan status GSP Indonesia arus bergantung pada perubahan aturan GPN ada dalam email yang dikirim oleh eksekutif kebijakan publik perusahaan di Indonesia Wilson Siahaan ke pejabat USTR pada 2 November 2018.

"Jika GSP ditandatangani, itu harus mencakup catatan beberapa poin kunci terbuka," menurut dokumen pengarahan Mastercard yang dikirim oleh Wilson Siahaan yang mencantumkan pengecualian kartu kredit di antara masalah yang tertunda.

Pada 28 November, Wilson mengetahui bahwa Indonesia memutuskan untuk mengecualikan kartu kredit dari GPN dan mengirim ucapan terima kasih. "Keputusannya adalah berita bagus dan kami menghargai bantuan Anda," tulisnya dalam email kepada pejabat USTR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×