Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JEMBER. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inklusi dan literasi keuangan di daerah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) serta menyosialisasikan keuangan syariah ke sejumlah pondok pesantren.
Sepanjang tahun ini, OJK sudah meresmikan sejumlah TPKAD di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Yang terbaru, OJK meresmikan TPKAD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, TPAKD Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menjadi percontohan untuk TPAKD lainnya.
Alasannya, Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berhasil menunjukkan perubahan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup baik.
Asal tahu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Bondowoso tumbuh pada kisaran 5% selama 2014-2017, relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi empat kabupaten lainnya di Sekarkijang (Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Lumajang) dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.
Kondisi tersebut menyebabkan skala ekonomi Bondowoso yang tercermin dari PDRB (ADHB) juga meningkat selama periode tersebut, dari Rp 13,07 triliun menjadi Rp 17,16 triliun.
“Bondowoso akan jadi role model untuk TPKAD di Indonesia, rencananya kami akan temu nasional TPKAD yang akan dilakukan pada 2019. Akan diundang seluruhnya, nanti kita lihat lompatan paling besar di mana,” ujar Wimboh dalam kunjungannya ke kantor Bupati Bondowo, Senin (27/8).
Lebih lanjut OJK menyampaikan, Bondowoso memiliki beragam potensi yang cukup besar dari berbagai komoditas dan hasil tani yang dihasilkan. Salah satunya antara lain kopi, beras, dan tembakau sebagai memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar daerah tersebut.
Walau terbilang potensial, Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, masyarakat masih terhambat untuk mengembangkan usaha karena rendahnya tingkat literasi keuangan.
Sejauh ini banyak masyarakat yang belum bankable di kawasan Bondowoso. Alhasil, masyarakat tersebut lebih tertarik meminjam modal kepada rentenir dibanding bank.
“Mereka (rentenir) lebih agresif dalam menawarakan jasanya, datang proaktif datang ke pasar-pasar, tidak besar dari segi jumlahnya (pinjamannya), tapi sangat besar dari cost of money-nya. Ini malah merugikan masyarakat dalam mendukung ekonomi mereka,” kata Wimboh.
Ia berharap kehadiran TPKAD selain dapat menghubungkan masyarakat kepada akses lembaga keuangan, juga dapat menjadi edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.
Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan mendirikan Bank Wakaf Mikro untuk membantu kebutuhan permodalan usaha masyarakat. Bank tersebut akan memberikan bagi hasil yang rendah syarat administratif yang relatif lebih memudahkan pelaku usaha.
“Bank wakaf mikro itu kan hanya 3% (bagi hasilnya) kalau kita ke pasar sosialiasinya pasti mereka tertarik. Supaya tidak terjerat rentenir. Masyarakat tidak perlu izin, yang penting punya KTP, dan nanti ini diendorse oleh tokoh masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, sebagai upaya untuk mendorong pemasaran, OJK juga meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart sebagai etalase produk yang dihasilkan masyarakat. Bumdes Mart tersebut juga didukung oleh Bumdes Center yang menjadi platform e-dagang bagi produk masyarakat.
Wimboh menyatakan BUMDes diharapkan dapat melayani penjualan secara online sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan dapat disalurkan ke berbagai daerah di luar Bondowoso, termasuk ke luar negeri.
“Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa pesan kopi Ijen dari Bondowoso ke Jakarta secara online,” tambahnya.
Sekadar tambahan informasi, berdasarkan data Global Findex Bank Dunia pada 2017, Indonesia tercatat memiliki tingkat indeks inklusi keuangan sebesar 49%. Indeks tersebut meningkat dari periode tahun lalu yang hanya sebesar 36%.
Walau meningkat, menurutnya masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendorong literasi keuangan masyarakat. Pasalnya, bila dibadingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, indeks inklusi keuangan Indonesia masih jauh lebih rendah.
“Untuk itu kami mendorong optimalisasi program literasi keuangan yang dimulai dari daerah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
