DPR Setujui IFG dan Indonesia Re Mendapatkan Suntikan PMN Rp 9 Triliun Tahun Depan

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias Indonesia Financial Group (IFG) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re bisa mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total senilai Rp 9 triliun pada tahun depan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal yang menjadi pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senin (4/7).

Hekal menegaskan, persetujuan diberikan kepada Menteri BUMN untuk mengusulkan daftar PMN ini dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2023.

Adapun, IFG memang berencana bakal menggunakan dana senilai Rp 6 triliun dari PMN tersebut untuk disalurkan pada anak usahanya, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jamkrindo. Dana tersebut pun bakal digunakan untuk meningkatkan permodalannya.

Sementara tambahan PMN tunai untuk RAPBN Tahun Anggaran 2023 untuk Indonesia Re diusulkan senilai Rp3 triliun.

Baca Juga: DPR Restui Pemberian PMN Tahun 2023 Rp 73,26 Triliun, ini Daftar BUMN Penerima

Sebelumnya, Direktur Utama IFG Robertus Bilitea mengatakan, angka Rp 6 triliun ini akan dibagi dan di salurkan langsung untuk menaikkan permodalan di Jamkrindo Rp 3 triliun dan dan Askrindo Rp 3 triliun.

"Tambahan modal tersebut diharapkan bisa menyokong dua anak usaha ini dalam melakukan penugasan dari pemerintah untuk melakukan penjaminan KUR UMKM. Mengingat, ada rencana untuk menaikkan volume penyaluran KUR," kata Robertus.

Permodalan tersebut disebut untuk memenuhi gearing ratio, dimana OJK mewajibkan gearing ratio penjaminan usaha produktif tidak melebihi 20 kali dari kapasitas permodalan yang ada.

Berdasarkan perhitungan, Robertus menilai jika tidak adanya tambahan permodalan masing-masing Rp 3 triliun, posisi gearing ratio di Jamkrindo bakal mencapai 20,27 kali di 2024, sementara untuk Askrindo bakal melewati maksimal gearing ratio di 2025 pada level 20,76 kali.

“Kalau Askrindo dan Jamkrindo melalui BPUI mendapatkan PMN masing-masing sebesar Rp 3 triliun maka gearing ratio-nya ini akan terjaga di Askrindo pada kisaran 15 hingga 16 kali, sementara di Jamkrindo akan terjaga di kisaran 16 hingga 20 kali,” imbuhnya.

Sebagai informasi, hingga Mei 2022, untuk realisasi penjamin KUR di Askrindo mencapai Rp 62,6 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 1,3 juta debitur UMKM.

Sementara Jamkrindo telah merealisasikan penjaminan KUR mencapai Rp 82,63 triliun dengan jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 1,84 juta UMKM.

Sementara tambahan modal Rp 3 triliun untuk Indonesia Re ditujukan untuk pengembangan usaha Indonesia Re dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Perusahaan reasuransi PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re mengaku tengah berencana untuk masuk bisnis global. Adapun, untuk menjalankan rencana tersebut, penambahan modal pun diperlukan perusahaan. Sementara saat ini posisi permodalan ekuitas perusahaan hanya mencapai Rp 2,6 triliun.

Baca Juga: Indonesia Re Group dan Etihad Credit Insurance Teken Reciprocal Facultative Agreement

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menuturkan bahwa rencana tersebut juga untuk mengurangi defisit neraca berjalan  yang disebabkan oleh sektor perasuransian, antara lain perusahaan reasuransi.

Ia bilang selama ini premi asuransi yang ke luar negeri lebih besar dari premi asuransi yang masuk ke dalam negeri.

Sebagai informasi, Indonesia Re menutup tahun 2021 dengan rugi bersih setelah pajak senilai Rp 517,86 miliar. Padahal, tahun sebelumnya, perseroan masih mampu membukukan untung sekitar Rp 104,05 miliar.

Dari sisi indikator kesehatan keuangan, rasio pencapaian solvabilitas perseroan tercatat mengalami penurunan menjadi 145,38% di 2021, dari sebelumnya sebesar 214,9% di 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News