kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

DPR: Tak ada anggaran sosialisasi redenominasi


Selasa, 11 Desember 2012 / 10:31 WIB
ILUSTRASI. Foto udara menunjukkan puluhan rumah yang rusak akibat terendam banjir setelah Badai Ida melanda Louisiana, di Grand Isle, Louisiana, Amerika Serikat, Selasa (31/8/2021). REUTERS/Marco Bello


Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Edy Can

JAKARTA. Komisi XI DPR menolak adanya anggaran khusus untuk program sosialisasi redenominasi. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis beralasan, alokasi anggaran itu belum perlu karena redenominasi masih tahap konsultasi publik.

Menurutnya, pemerintah sedang melakukan konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang Redenominasi pada saat ini. "Seharusnya konsultasi publik, dimana pemerintah mendengarkan masukan dari publik mengenai itu (redenominasi). Kalau sosialisasi itu dilakukan setelah ada undang-undangnya," kata politisi usai rapat kerja dengan Bank Indonesia, Senin (10/12).

Redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Nantinya, pemerintah akan menyederhanakan dari setiap Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, perlu anggaran khusus untuk sosialisasi redenominasi ini. Ini supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat.

Pemerintah sendiri masih berupaya menyusun RUU Redenominasi ini. Agus berharap, RUU Redenominasi ini bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013 mendatang.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengaku hingga saat ini tidak anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan redenominasi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×