Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.528
  • EMAS662.000 -0,15%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Draft sudah disusun, LPS: Desain program restrukturisasi perbankan masih dibahas

Rabu, 15 Mei 2019 / 09:09 WIB

Draft sudah disusun, LPS: Desain program restrukturisasi perbankan masih dibahas
ILUSTRASI. Pemaparan hasil review Suku Bunga Penjaminan LPS

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah membahas desain restrukturisasi perbankan demi memenuhi ketentuan Undang-Undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 

Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, kini draft desain restrukturisasi bank sudah ada, namun masih ada beberapa masukan dan perlu diskusi lebih lanjut. "Masih dibahas di Kementerian Keuangan," katanya kepada Kontan.co.id Selasa (14/5).


Menurut Halim, kini LPS juga telah membentuk tim yang dipimpin direktur eksekutif untuk merangsang program restrukturisasi perbankan tersebut.

Desain ini dibutuhkan salah satunya untuk merancang besaran premi yang mesti ditanggung perbankan dalam rangka menanggulangi krisis sistem keuangan.

Dalam pasal 39 ayat (3) dinyatakan bawah penetapan kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan dilakukan sebelum program restrukturisasi perbankan diselenggarakan.

Sembari menyusun desain program restrukturisasi, Halim bilang pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyiapkan peraturan pelaksana premi ini yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Rencananya nanti premi akan dibebankan per bucket, sesuai kategori aset dan total dana pihak ketiga (DPK). Namun ini masih belum fix," terang Halim.

Sebelumnya Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan pada dasarnya premi yang dibebankan kepada perbankan akan dihitung berdasarkan target dana yang ditetapkan pemerintah.

“Misalnya target dana yang dikumpulkan berdasarkan PDB 2017, apakah itu 1%, atau 3%, kemudian dikalkulasikan berapa kebutuhan dana, waktu, dan besaran premi yang mesti ditanggung bank,” jelasnya.

Menanggapi akan ditariknya premi tambahan kepada industri bank, Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Bob Tyasika Ananta bilang ketentuan tersebut berpotensi menggerus profitabilitas bank.

“Intinya akan menambah biaya bank, apalagi kalau hitungannya menggunakan persentase DPK. Kalau biaya bank makin tinggi, maka konteksnya marjin makin tipis. Apalagi kalau tidak diikuti kenaikan bunga kredit,” kata Bob.

Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) Ferdinan Timur Satyagraha juga menginginkan agar pemerintah dapat melakukan komunikasi lebih intens terkait implementasi dengan industri perbankan.

Sedangkan Direktur Keuangan dan Tresuri PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Iman Nugroho Soeko menyatakan tambahan premi PRP ini sejatinya memberatkan industri perbankan.

Sebab, ia bilang bank sudah membayar premi simpanan ke LPS yang nilainya mencapai 20 bps dari simpanan, atau maksimum senilai Rp 2 miliar. Ditambah premi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Lagipula ini juga tidak cocok dengan konsep bail in, karena seluruh industri perbankan mesti menaggung kegagalan dari satu atau dua bank yang bermasalah,” katanya.


Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0005 || diagnostic_api_kanan = 0.0521 || diagnostic_web = 0.3298

Close [X]
×