Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) digugat seorang nasabah prioritas bernama Indah Harini senilai Rp 1 triliun. Melalui tim kuasa hukumnya, nasabah tersebut mengumumkan telah menggugat bank pelat merah ini pada 21 Desember 2021 karena ia menilai telah dikriminalisasi dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Transfer Dana.
Kasus salah transfer terbesar mendapat sorotan khusus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Bank dinilai memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur ke nasabah terkait persoalan salah transfer.
"Sebagai konsumen memiliki hak keamanan dan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pihak pelaku jasa usaha keuangan," kata Koordinator pengaduan dan hukum YLKI Sularsih Sularsih dalam keterangannya, Kamis (23/12).
Melihat kasus salah transfer dengan angka fantastis itu, Sularsih menilai Indah Harini telah melakukan kewajibannya yakni melaporkan kepada bank baik secara lisan ataupun tertulis. "Ada batas waktu juga, bank punya kewajiban melakukan suatu perubahan. Konsumen juga punya hak untuk melakukan gugatan untuk mencari suatu keadilan, mencari suatu kebenaran," kata Sularsih.
Baca Juga: Bank IBK (AGRS) Raih Suntikan Modal Rp 1 Triliun dari Industrial Bank of Korea
Di lain pihak, lanjutnya, bank memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan kepada konsumennya. Pihak bank harusnya lebih responsif untuk memberikan jaminan keamanan kepada konsumen karena salah transfer bukan kesalahan dari konsumen.
Kasus salah transfer ini sebetulnya bukan kasus baru. Kejadiannya telah terjadi pada tahun 2019. Namun, kronologi kasus ini antara yang disampaikan Indah Harini dan BRI memiliki versi berbeda.
Pemimpin Kantor Cabang Khusus BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan, kasus ini terjadi pada dua tahun silam dimana yang bersangkutan telah menerima dana yang disebut bukan haknya lebih dari Rp 30 miliar.
Menurutnya, sesuai dengan pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Sesuai aturan hukum maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang bukan menjadi hak yang bersangkutan.
Baca Juga: Perkuat Permodalan IFG Life, Bank BUMN Beri Kredit Sindikasi Rp 6,7 Triliun
Akhmad mengungkapkan, pada saat kejadian itu, BRI telah melakukan investigasi terlebih dulu dan dilanjutkan dengan berbagai langkah persuasif agar nasabah terkait dapat mengembalikan dana tersebut kepada BRI.
Namun, nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang bukan haknya tersebut ke BRI. Untuk menyelesaikan hal itu, perseroan akhirnya telah menempuh jalur hukum secara pidana."Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya, BRI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ungkap Ahkmad dalam keterangan resminya dikutip Senin (27/12).
Versi nasabah berbeda disampaikan tim Kuasa hukum Indah Harini yang tergabung pada pada kantor Hukum Mastermind & Associates. Kasus itu bermula saat Indah menerima sembilan kali transfer dana misterius pada akhir 2019 senilai nilai GBP 1,714,842 ke rekening tabungan valas GBP miliknya. Namun, BRI dinilai baru mempermasalahkan transferan tersebut setelah 11 bulan kemudian.
Indah Harini menerima salah transfer dari BRI usai kembali ke tanah air dari Kota Edinburgh, Skotlandia. Transfer pertama diterimanya pada 25 November 2019, ketika ia mengetahui ada tiga transaksi dalam mata uang GBP ke rekening valas miliknya.
Saat itu Indah kaget dengan adanya transfer uang masuk ke rekeningnya dalam jumlah sangat besar. Ia kemudian menanyakan ke customer service BRI perihal dana yang masuk. Namun customer service BRI mengatakan, tidak ada keterangan dan klaim dari divisi lain, berarti itu memang uang masuk ke rekening Indah Harini.
Kemudian baru pada 6 Oktober 2020 Indah ditelepon oleh account officer BRI, yang menginformasikan bahwa dana yang masuk ke rekening valas miliknya dalam rentang waktu 25 November 2019 sampai 15 Desember 2019 merupakan salah transfer dengan keterangan Invalid Credit Account Currency.
Menurut penjelasan tim kuasa hukum Indah, pihak BRI pernah berjanji akan memenuhi permintaan Indah untuk menunjukkan bukti transaksi, surat resmi, dan penawaran dari BRI terkait langkah yang harus dilakukan nasabah prioritas tersebut.
Namun, Henri Kusuma kuasa hukum Indah mengatakan, hal itu tidak pernah dilakukan BRI hingga sekarang, malah Indah Harini disomasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dijerat oleh Pasal 85 UU Transfer Dana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
