kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.911.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.239   -11,00   -0,07%
  • IDX 6.902   20,39   0,30%
  • KOMPAS100 1.006   3,48   0,35%
  • LQ45 769   2,90   0,38%
  • ISSI 227   0,81   0,36%
  • IDX30 396   1,60   0,40%
  • IDXHIDIV20 459   1,77   0,39%
  • IDX80 113   0,49   0,44%
  • IDXV30 114   0,94   0,83%
  • IDXQ30 129   0,24   0,19%

Himbara pertanyakan konsolidasi bank BUMN


Kamis, 07 Agustus 2014 / 11:16 WIB
Himbara pertanyakan konsolidasi bank BUMN
ILUSTRASI. Manfaat buah apel untuk kesehatan tubuh.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Edy Can

JAKARTA. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) keberatan dengan rencana konsolidasi perbankan milik negara. Himbara mempertanyakan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hendak melakukan konsolidasi empat bank BUMN saat ini.

Ketua Umum Himbara Gatot Murdiantoro Suwondo mempertanyakan pengertian dan tujuan dari upaya konsolidasi perbankan yang hendak dilakukan pemerintah dan regulator. "Di Indonesia ada 119 bank umum, apakah konsolidasi itu untuk memperkecil jumlah bank atau apa?" tulis Gatot dalam pesan pendek kepada KONTAN, Kamis (7/8).

Jika konsolidasi perbankan nasional dilakukan demi memperkuat daya saing dengan industri perbankan dari luar negeri, Gatot mempertanyakan mengapa harus dimulai dari bank-bank BUMN yang sudah besar dan lebih siap menghadapi persaingan bebas. Padahal, Himbara melihat konsolidasi seharusnya dilakukan terhadap bank-bank kecil di Indonesia.

Rencana konsolidasi bank plat merah ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. Dia mengatakan, konsolidasi ini sebagai  upaya memperkuat daya saing dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor perbankan yang akan berlaku mulai tahun 2020.

Tahun ini Kementerian BUMN sudah mencoba mendorong Bank Mandiri mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN). Namun kerasnya penolakan karyawan BTN serta polemik politik yang timbul di DPR, upaya ini akhirnya dihentikan sementara oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sampai munculnya pemerintahan baru pasca 20 Oktober mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×