Reporter: Ahmad Febrian, Maizal Walfajri | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan melaksanakan aksi hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Aksi korporasi ini bagian pembentukan holding ultra mikro bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, pasar pembiayaan segmen mikro masih terbuka lebar. Sebanyak 91,3 juta orang Indonesia yang sebagian merupakan pengusaha mikro masih unbankable atau tidak mendapat layanan lembaga keuangan formal. “Holding BUMN ultra mikro akan bergantung pada pemanfaatan dana rights issue," ujar Bhima, dalam keterangannya, Kamis (5/8).
Diharapkannya seluruh dana hasil rights issue untuk pembiayaan mikro yang murah. Sehingga akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja dan rasio wirausaha akan meningkat. “Jadi support pendanaan sangat penting agar mereka bisa bertahan," katanya.
Bhima mengatakan ada pula manfaat scale up. Diharapkan pembiayaan ini meningkatkan kemampuan usaha pelaku mikro. Dengan begitu usaha mikro tidak terus menerus dominan dalam UMKM yang besarannya mencapai 90 persen dari total usaha. "Harapannya satu tahun mendapat pembiayaan ultra mikro, kemudian menjadi usaha kecil dan seterusnya naik kelas lepas dari kategori UMKM,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah mendorong suku bunga pembiayaan ultra mikro lebih rendah. Tujuannya mempercepat ekspansi pembiayaan holding dan peningkatan kinerja usaha ultra mikro hingga naik kelas.
Melalui pembentukan holding, pemerintah berharap target rasio kredit UMKM hingga lebih dari 30% pada 2024 dapat terwujud. Diperkirakan ada 25 juta orang yang akan terbuka aksesnya terhadap layanan simpanan dan pinjaman pasca holding ini terbentuk.
Holding tetap mempertahankan model bisnis gadai dari Pegadaian, konsep pemberdayaan sosial dari PNM. Dengan BRI sebagai pendorong pertumbuhan karena merupakan perseroan terbesar dari ketiga BUMN tersebut.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai jika melihat dari besarnya dana kelola holding ini, bisa digunakan untuk mendorong UMKM. Terutama usaha mikro dapat naik kelas pada kemudian hari.
“Naik kelasnya usaha mikro ke usaha kecil dan ke usaha menengah saya kira secara tidak langsung juga bisa mengisi gap usaha menengah yang proporsinya terhadap total usaha di Indonesia masih relatif kecil. Dengan naik ke kelas menengah ada dampak tidak langsung yang bisa diberikan ke perekonomian,” ucapnya.
Hanya saja, untuk menaikkan kelas usaha mikro ini perlu upaya lain. Holding merupakan salah satu cara. Perlu evitalisasi pada masing-masing institusi agar dapat mengejar target ini.
Menurut Yusuf, BRI merupakan lembaga bank terbesar yang juga fokus terhadap pembiayaan usaha mikro memiliki potensi perluasan pembiayaan yang lebih besar. Sedangkan Pegadaian dan PNM mempunyai kekhususan peran dan kapasitas masing-masing yang selama ini dijalaninya.
“Pegadaian, kita tahu sebenarnya hadir untuk memberikan likuiditas jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara PNM melayani perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga memerlukan jasa modal ventura,” ujarnya.
Setelah menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM, BRI bersama-sama akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan segmen ultra mikro. Sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan.
Direktur Utama BRI, Sunarso menjelaskan, BRI sudah banyak yang mendapatkan kredit dengan plafon Rp 10 juta ke bawah atau tergolong segmen ultra mikro. Kemudian di Pegadaian rata-rata nominal pinjaman nasabah Rp 4 juta. Adapun di PNM bisa lebih kecil dari itu, yang memang melalui mekanisme group lending.
Jadi ketiga perseroan ini sudah menggeluti ultra mikro. Oleh sebab itu, kehadiran holding dinilai dapat membantu petani dengan pengajuan kredit bernominal di bawah Rp10 juta. “Tapi yang perlu didorong adalah daya jangkau layanan kita, kemudian efisiensi dari sisi kreditur, yang dibina, yang diberikan pinjaman itu yang perlu ditingkatkan (melalui holding),” ujar Sunarso, dalam pernyataan resmi Rabu (4/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
