Reporter: Anisah Novitarani | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Situasi pasar finansial yang terus mendaki memberikan berkah bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tengok saja, perusahaan itu mampu mencatatkan kinerja imbal hasil investasi nan kinclong.
Hingga Maret 2017, imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 6 triliun. Pencapaian ini meningkat 50% secara tahunan (year on year/yoy) dengan yield on investment (YoI) annualized mencapai 9,31%.
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, strategi pengelolaan dana dan kondisi pasar yang baik membuat imbal hasil BPJS Ketenagakerjaan positif. Rapor ini mendongkrak dana kelolaan.
Hingga Maret 2017, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 269 triliun. "Angka tersebut meningkat 19% dari realisasi tahun lalu," ujar Irvansyah kepada KONTAN, Senin (15/5).
Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution menjelaskan, sebagian besar dari dana kelolaan merupakan dana milik peserta BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disebut Dana Jaminan Sosial (DJS). Hanya sebagian kecil yang merupakan aset BPJS.
Hampir 96% dana yang dikelola merupakan DJS. Dari total itu, sebanyak 82% merupakan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang seluruhnya akan dikembalikan kepada peserta. "Dana riil BPJS sekitar Rp 9 triliun", jelas Amran.
Moderat
Kendati bursa finansial bergerak positif, gejolak di pasar membuat BPJS Ketenagakerjaan memilih strategi moderat. Di kuartal I tahun ini, total porsi surat utang yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN dan obligasi korporasi swasta tak berubah, atau sebesar 62%.
Perubahan terjadi pada keranjang deposito yang bertambah gemuk menjadi 14% di kuartal I, naik 2% dari posisi Desember 2016. Sebaliknya, porsi saham justru susut 2% pada periode yang sama.
Hingga akhir tahun, perusahaan memastikan akan tetap menempatkan surat utang sebagai pilihan utama. "Akan tetap sesuai aturan, SB akan di atas 50%," ujar Irvansyah.
Catatan saja, sepanjang tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pencapaian dana kelolaan senilai Rp 297 triliun. Agar mengoptimalkan dana JHT, perusahaan menyiapkan serangkaian program, seperti Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
