Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menutup mata atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Jenderal Pajak periode 2002 – 2004 yang telah memberikan nota untuk menerima keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk tahun 1999 – 2003 silam. Ini jawaban OJK terkait kasus yang menyeret bank nomor tiga terbesar di Indonesia tersebut.
“Kami ikuti saja. Ini kasus tahun 1999. Kami terus memantau. Kami ingin yakin, tidak ada gangguan yang signifikan terhadap BCA secara keseluruhan, agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK usai membuka acara Microtakaful di Hotel Borobudur, Kamis (24/4).
Toh, OJK, lanjut dia, telah bertanya langsung kepada pihak BCA mengenai persoalan keberatan pajak tersebut. “BCA baik-baik saja,” terang dia singkat.
Seperti diketahui, Hadi Poernomo, mantan Direktur Jenderal Pajak yang baru saja masuk masa pensiun dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini. Hadi berstatus tersangka karena penerbitan surat keberatan pajak BCA yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 375 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
