Kata BPJS Watch Soal Sosok Pengganti Anggoro Eko Cahyo di BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 19 Mei 2025 / 05:19 WIB

ILUSTRASI. Dana Kelolaan: Suasana di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Jakarta, Jumat (27/12/2024). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar sebut sebaiknya pengganti Anggoro sebagai direktur utama diambil dari 6 direksi yang ada sekarang.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo periode 2021-2026 resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Keputusan tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (16/5).

Sebagai informasi, Anggoro akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hery Gunardi. Diketahui, Hery saat ini sudah mendapat penugasan baru sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Terkait posisi yang ditinggal Anggoro, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat sebaiknya pengganti Anggoro sebagai direktur utama diambil dari 6 direksi yang ada sekarang.

"Mengenai direktur utama, menurut saya ambil dari 6 direksi yang masih aktif. Selanjutnya, 6 direksi itu nanti diproses oleh Presiden Prabowo untuk ditentukan siapa yang akan menjadi direktur utama untuk sembilan bulan ke depan," katanya kepada Kontan, Minggu (18/5).

Menurut Timboel, posisi direktur utama sebaiknya diambil dari 6 direksi yang masih aktif karena mereka sudah mengetahui soal tata kelola, manajemen, dan program BPJS Ketenagakerjaan.

"Sebab, tugas direktur utama adalah orang yang mengkoordinir seluruh direksi-direksi. Paling tidak Presiden tinggal memilih saja dari 6 direksi," tuturnya.

Selain itu, Timboel juga berpendapat apabila direktur utama diambil dari 6 direksi yang ada, sosok tersebut diyakini bisa menyelesaikan pekerjaan rumah BPJS Ketenagakerjaan, seperti soal hasil investasi dan kepesertaan.

Dia menilai sosok tersebut tentunya bisa mengejar target hasil investasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, dana yang dikelola adalah dana pekerja, yang mana butuh optimalisasi dalam hal pengembangan melalui investasi.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi mencapai Rp 61 triliun pada 2025. Tercatat, hasil investasi yang sudah diperoleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 12,37 triliun pada kuartal I-2025. Nilai tersebut telah mencakup 20,28% dari total target hasil investasi pada tahun ini.

Dari sisi kepesertaan, memang masih ada pekerjaan rumah bagi direktur utama yang baru nantinya. Timboel menyoroti masih kurangnya pekerja informal yang terserap menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Pada 2024, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja informal berjumlah sekitar 9 juta, dari total 86 pekerja informal yang ada.

Sementara itu, Timboel mengatakan nantinya 1 direksi yang kosong, sebaiknya diambil Presiden Prabowo dari usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dia berharap DJSN bisa mengambil 1 nama dari 7 sosok yang tak masuk atau diterima dalam direksi BPJS Ketenagakerjaan pada seleksi yang lalu.

"Nah, penggantinya yang kurang satu kalau bisa dari usulan DJSN. Usulan dari DJSN itu, sebaiknya hanya mengisi posisi direksi saja," tuturnya.

Timboel menerangkan sebenarnya direktur utama bisa saja diambil dari orang luar direksi yang ada sekarang. Hanya saja, akan berat bagi sosok tersebut karena harus belajar lagi dari awal soal program BPJS Ketenagakerjaan dan mengenal terlebih dahulu para manajemen yang ada.

"Kalau tiba-tiba dari luar (sosok yang dipilih), dia akan belajar lagi. Sementara waktu hanya tinggal 9 bulan (periode saat ini). Jadi, perlu kenalan lagi sama direksi dan manajemen yang sekarang," katanya.

Timboel mengatakan pada akhirnya semua keputusan tergantung Presiden Prabowo Subianto akan mengambil sosok mana yang akan menjadi direktur utama BPJS Ketenagakerjaan.