Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi likuiditas perbankan yang ketat terbantu dengan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tercermin dari penyaluran insentif likuiditas makroprudensial yang kian deras hingga per Juni 2024 mencapai 12,36% secara tahunan (YoY).
Memang, pertumbuhan kredit per Juni 2024 bukanlah yang tertinggi sepanjang 2024. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan kredit selama 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan realisasi akhir 2023 yang hanya di kisaran 10%.
Di sisi lain, perbankan mulai melihat tanda-tanda likuiditas mengering yang tercermin dari beberapa rasio likuiditas.
Misalnya, rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) per Juni 2024 masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, dari posisi per Mei 2024 masing-masing 114,58% dan 25,78%.
Baca Juga: Penyaluran Personal Loan Lesu, Perbankan Selektif Salurkan Kredit
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro berpendapat pemberiaan insentif tersebut secara signifikan mendukung kecukupan likuiditas perbankan dalam mendorong intermediasi. Di mana, saat ini 124 dari 125 bank, termasuk unit syariah telah menerima manfaat tersebut.
”Pertumbuhan kreditnya akhirnya juga termasuk angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Solikin Senin (6/8).
Tak hanya itu, Solikin menilai selama ini BI turut mendukung pembiayaan juga dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar (pro growth), melalui antara lain rasio LTV/FTV KPR maks 100% dan Uang Muka KKB 0%, dan CCyB yg masih dipertahankan 0%.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang setiap bank sejatinya ingin memanfaatkan insentif tersebut, termasuk OK Bank. Ia menilai insentif itu bisa memperbaiki kondisi likuiditas di pasar perbankan dan mendorong aliran kredit ke sektor-sektor ekonomi yang memerlukan dukungan.
Ia menyebutkan, OK Bank rata-rata mendapatkan insentif sekitar 3% dari kebijakan tersebut. Kalau diterjemahkan ke dalam nilai, Efdinal menyebut bisa sekitar Rp 200 miliar.
“Untuk ukuran OK Bank, angka ini cukup signifikan dan dapat meningkatkan kemampuan Bank untuk melakukan ekspansi kredit,” ujar Efdinal.
Secara umum, Efdinal menilai jika insentif likuiditas tidak cukup besar atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, dampaknya mungkin tidak maksimal untuk mengatasi tantangan likuiditas yang dihadapi perbankan.
Akan tetapi, ia berpendapat Bank Indonesia telah melakukan studi yang komprehensif sebelum memberlakukan kebijakan ini dan terus memantau dampak dari kebijakan ini dan mungkin juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Baca Juga: Kinerja Emiten Bank Tertekan di Semester I-2024, Simak Rekomendasi Sahamnya
Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin menambahkan kalau di BTN, insentif yang didapat sekitar 4%. Artinya, dari total GWM yang harusnya 9%, BTN hanya menyediakan GWM sekitar 5%.
Hanya saja, ia mengkritisi bahwa sejatinya insentif tersebut membuat semua bank tak punya kesempatan atau peluang yang sama. Alhasil, bank yang membiayai di luar sektor prioritas BI tidak mendapatkan insentif.
”Beda dampaknya jika GWM diturunkan berapa persen pun semua bank menikmati insentif yang sama,” ujar Jasmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
