Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) telah mengimplementasikan produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang termasuk dalam asuransi pertanian sejak 2014 sampai saat ini.
Produk AUTP yang menerapkan skema indemnity atau prinsip ganti rugi tersebut melindungi petani dari gagal panen akibat hama, banjir, dan kekeringan.
Sepanjang 2024, Group Head Asuransi Program Pemerintah Jasindo Setiadi Imansyah menyampaikan, pihaknya telah memproteksi sampai 305.000 hektare lahan pertanian. Dia menyebut tarif premi yang dikenakan sebesar Rp 180.000 per hektare untuk satu kali musim panen.
"Untuk 305.000 hektare, pendapatan premi yang dibukukan dari lini tersebut sekitar Rp 55 miliar," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/3).
Setiadi menambahkan dari total lahan yang telah terproteksi pada 2024, kebanyakan berada di Pulau Jawa. Dia bilang hal itu tak terlepas dari lahan pertanian yang memang lebih mendominasi di Pulau Jawa, yakni sekitar 40%.
Baca Juga: Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo, Jasindo Perkuat Asuransi Usaha Tani Padi
Lebih lanjut, Setiadi menyampaikan sebenarnya realisasi tersebut masih di bawah target yang dicanangkan pemerintah sebanyak 1 juta hektare.
Dia membeberkan tak tercapainya target itu karena adanya fokus utama pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk sektor lain sejak pandemi Covid-19. Dengan demikian, anggaran yang diperoleh untuk program asuransi pertanian mengempis pada tahun lalu.
"Program itu merupakan bantuan pemerintah. Pada tahun lalu anggarannya sedikit sehingga pelaksanaannya juga sesuai anggaran. Jadi, tahun lalu, cuma dapat sekitar 305.000 hektare," tuturnya.
Setiadi juga mengungkapkan sebenarnya Jasindo sempat memproteksi 1 juta hektare lahan pertanian, yakni pada 2019. Setelah itu, lahan yang terproteksi menurun seiring efisiensi anggaran.
Terkait tarif premi AUTP, Setiadi bilang, tarif produk tersebut yang sebesar Rp 180.000 per hektare disubsidi 80% oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, petani hanya membayar sisanya atau sekitar Rp 36 ribu saja. Adapun petani sudah mendapatkan nilai pertanggungan maksimal Rp 6 juta per hektare.
Namun, pada kenyataannya, para petani ada juga yang tak bersedia membayar sisa tarif premi. Setiadi menerangkan salah satunya karena masih minimnya pemahaman petani mengenai asuransi.
"Mereka ada yang lebih memilih beli rokok ketimbang produk asuransi. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah pada akhirnya yang membantu lagi membayar sisa tarif premi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujarnya.
Baca Juga: Jasindo Siapkan Sosialisasi AUTP untuk Mendukung Swasembada Pangan 2025
Oleh karena itu, Setiadi berpendapat edukasi asuransi kepada petani kini masih menjadi permasalahan untuk mengembangkan produk AUTP. Dia juga menceritakan saat awal produk AUTP diperkenalkan kepada petani pada 2014, pihaknya memerlukan upaya keras untuk mengedukasi mereka mengenai pentingnya memiliki asuransi.
Setiadi menuturkan ketika petani sudah berkumpul di balai desa dan mendengarkan sosialisasi, ternyata mereka belum tentu mau menggunakan asuransi.
"Justru para petani lebih percaya kepada kesaksian temannya sesama petani saat klaim dibayar oleh perusahaan asuransi, dibandingkan mendengar langsung dari perusahaan," kata Setiadi.
Selanjutnya: Donald Trump ‘Mengamuk’! Perang Dagang AS Kian Memanas
Menarik Dibaca: Resep Baklava Simpel yang Legit untuk Suguhan Lebaran, Hanya Pakai 4 Bahan Saja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
