kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kasus hukum di sektor perbankan mulai marak pada bulan Oktober 2020


Kamis, 08 Oktober 2020 / 10:01 WIB
Kasus hukum di sektor perbankan mulai marak pada bulan Oktober 2020
ILUSTRASI. Hakim. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Spt/16.


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Handoyo .

Kasus kedua, masih pada hari yang sama Selasa (6/10) Mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Maryono, juga tersandung kasus hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Maryono sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 3,12 miliar.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menyatakan, Maryono diduga menerima gratifikasi dari dua debitur perseroan yaitu PT Pelangi Putera Mandiri senilai Rp 2,257 miliar dan PT Titanium Properti Rp 870 juta. 

"Peran HM (H. Maryono) selaku Direktur Utama BTN adalah mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua debitur tersebut yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada BTN," ungkap Hari, Selasa (6/10) malam.

Asal tahu saja, pemberian  gratifikasi berlangsung dalam periode tahun 2013-2015. Titanium Properti mendapat kredit sebesar Rp 160 miliar dari BTN pada tanggal 31 Desember 2013. Sementara kredit Pelangi Putera merupakan peralihan dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kepada BTN Cabang Samarinda senilai Rp 117 miliar pada 9 September 2014.

Baca Juga: Waduh, Eks Dirut BTN Terseret Kasus Gratifikasi Rp 3,127 miliar, Libatkan Menantu

Nah, dalam penyidikannya Kejagung menemukan bukti permulaan berupa transfer dana sebesar Rp 2,25 miliar dari Rahmat Sugandi, pegawai Pelangi Putra kepada Widi Kusuma Purwanto. Widi merupakan menantu Maryono. Dugaan Kejagung, uang tersebut ditransfer untuk meloloskan pengambilalihan kredit Pelangi Putera dari PT BPD Kaltim senilai Rp 117 miliar pada tanggal 9 September 2014 

Kemudian, Kejagung juga menemukan transaksi serupa dari debitur BTN lain yaitu PT Titanium Properti. Widi lagi-lagi tercatat menerima dana total Rp 870 juta dari Titanium Properti yang dikirim sebanyak tiga kali.

Adapun, Titanium Properti memang menerima kredit dari Bank BTN pada 31 Desember 2013 senilai Rp 160 miliar untuk pembangunan Apartemen. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Bank BTN Ari Kurniawan menyebut pihaknya tentu akan menghormati proses hukum dalam penyelesaian kasus tersebut. 

"Bank BTN menghormati proses hukum dalam penyelesaian masalah tersebut dan akan membantu penegak hukum dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah” kata Ari saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/10) malam. 

Dia juga menegaskan, kredit yang diberikan pada tahun 2014 kepada Pelangi Putera Mandiri (PPM) dan Titanium Property (TP) di tahun 2013 sudah memiliki pencadangan alias coverage yang lebih tinggi dari nilai kredit. Sehingga, dari sisi perbankan, posisi kredit tersebut sudah terbilang aman dan telah diikat hak tanggungannya. 

"Kinerja kami tetap akan solid apalagi pemberian kredit kepada dua perusahaan tersebut telah memiliki agunan yang kuat dan telah disiapkan cadangan yang cukup," ungkapnya. 

Perseroan juga menambahkan, BTN selama ini sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam memproses debitur nakal yang tidak mau membayar utangnya. "Kami sudah melakukan MOU dengan Kejagung. Bahkan kami sudah terbantu dengan upaya Kejagung dalam memproses debitur nakal," tegasnya.

Selanjutnya: Kasus gratifikasi eks bos Bank Tabungan Negara (BBTN), Kejagung bidik tersangka lain

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×