Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) membuktikan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan kas negara. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan dana APBN sebesar Rp 644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Selain itu, BNI mendukung penerimaan negara sebagai Bank Persepsi dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran, seperti BNIdirect, ATM, EDC, Agen46, wondr by BNI, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang di dalam maupun luar negeri.
“Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, BNI juga mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing,” kata Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangannya, Jumat (24/1).
Atas konsistensinya dalam mendukung tata kelola keuangan yang akurat dan kredibel, BNI meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Laba BNI Capai Rp 21,4 Triliun di Akhir 2024, Ini Rekomendasi Sahamnya
Penghargaan itu diberikan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara pada 23 Januari 2025 yang dihadiri 89 bank umum, 14 lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya.
Putrama bilang, penghargaan tersebut menjadi wujud dari komitmen BNI untuk terus mendukung pengelolaan kas negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih akurat dan kredibel.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik hanya dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak, termasuk bank operasional seperti BNI.
Baca Juga: BNI Optimistis Kebijakan Baru DHE Dongkrak Likuiditas Valas
Adapun sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Sementara itu, jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik,” jelas Astera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
