Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Hidup sendiri tanpa pasangan menjadikan Sutopo, salah satu warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng) hampir tak peduli dengan kondisi kesehatannya. Padahal, laki-laki usia 50 tahun ini telah menderita sakit diabetes sejak bertahun-tahun lalu.
Ditambah lagi, warga desa yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Jateng ini tak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Statusnya kelompok masyarakat usia produktif dan bekerja sebagai buruh lepas menjadikan Sutopo tak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Tak heran, kondisi kesehatan Sutopo malah semakin memburuk. Untung saja, mulai tahun 2021 Sutopo resmi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal itu setelah Pemerintah Desa Wunut mengalokasikan dana dari kas desa untuk pelaksanaan program pembayaran BPJS Kesehatan bagi semua warga desa yang belum terdaftar JKN.
Dengan pendapatan asli desa (PADes) yang menembus Rp 2 miliar tahun 2021, Iwan Sulistya Setiawan, Kepala Desa Wunut menjalankan program JKN untuk warga yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Maklum, saat itu tidak semua warga desa menjadi peserta JKN.
Bahkan, meski pemerintah memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga tak mampu, tidak semua warga mendapatkannya. "Banyak warga kami yang bekerja sebagai pedagang, tukang, buruh, sehingga mereka tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dari PBI ataupun dari perusahaan. Sedangkan jika mau bayar BPJS Kesehatan sendiri, rasanya masih berat," terang Iwan.
Iwan bersama aparat pemdes pun mengajak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengurus RT dan RW bermusyawarah. Awalnya, Pemdes Wunut ingin memulai mendaftarkan warga sebagai peserta JKN pada tahun 2020.
Namun rencana ini tertunda karena pandemi Covid-19 menghantam usaha sektor pariwisata desa yang selama menjadi sumber utama PADes. "Kami baru memulai pendaftaran JKN untuk warga tahun 2021," jelas Iwan.
Setiap warga didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III. Jika ingin naik kelas kepesertaan, pemdes memberikan subsidi sebesar Rp 35.000 yang bisa diambil ke kantor desa setelah menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Setiap bulan, Pemdes Wunut mengeluarkan dana sekitar Rp 20 jutaan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tersebut "Niatnya untuk hadir di masyarakat, agar warga yang susah tidak semakin kesulitan saat sakit, saat ingin berobat," ujar pemimpin desa yang berlokasi sekitar 18 KM dari alun-alun Klaten ini.
Tak hanya membayarkan iuran BPJS kesehatan, Pemdes Wunut juga menyediakan mobil penumpang dan ambulance untuk antar jemput pasien yang ingin berobat ke rumah sakit. Desa yang memiliki badan usaha bidang wisata ini mememiliki satu mobil operasional dan dua ambulance gratis untuk semua warga.
Sutopo adalah salah satu warga yang merasakan besarnya manfaat layanan ini. Sebagai penderita diabetes, Ia harus menjalani kontrol rutin ke rumah sakit PKU Delanggu, Klaten yang berjarak sekitar 9 km dari rumah.
Sutopo juga tak kesulitan saat dirujuk ke RS Kasih Ibu Surakarta untuk operasi amputasi salah satu kakinya. Jarak Desa Wunut ke RS yang berlokasi di Jl Slamet Riyadi Surakarta itu sekitar 21 KM.
"Baik Sutopo maupun warga lain tak perlu resah jika sakit. Semua warga sudah terdaftar BPJS Kesehatan, mobil operasional juga siap antar jemput tanpa biaya apapun," kata Iwan dengan bangga.
Iwan memastikan program JKN untuk warga akan terus terlaksana pada periode mendatang. Seluruh perangkat desa sudah memiliki satu komitmen untuk menjalankan program tersebut tanpa pilih kasih. "Selama PADes cukup, hasilnya akan dikembalikan untuk warga," janji Iwan.
Kebersamaan kunci kemajuan
Dukungan program JKN juga dilakukan oleh Tarwin, pemilik toko pupuk UD Mutiara di Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jateng. Meski usaha bidang pertanian ini belum berbadan hukum, pengusaha muda usia 36 tahun ini rela merogoh kocek di kas usahanya untuk memberikan tunjangan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja seperti yang berlaku di perusahaan.
Tunjangan iuran BPJS tersebut hanya untuk kelas III. Tunjangan itu berlaku setara untuk empat pekerja toko pupuk yang kini menginjak tahun kelima tersebut.
Tunjangan dibayarkan secara tunai bersamaan dengan pembayaran gaji pada awal bulan. Untuk memastikan penggunaan tunjangan tersebut, Tarwin selalu cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dari para pekerjanya. "Ini bisnis kecil, tapi saya membangun bukan semata untuk keuntungan sendiri. Saya dan pekerja ingin bersama-sama sejahtera, bersama-sama maju dan tidak takut berobat saat sakit," ujar bapak tiga anak perempuan ini.
Menurut Tarwin, tunjangan iuran BPJS Kesehatan sangat membantu para pekerjanya ketika sakit. Pekerja tidak lagi mengeluarkan uang untuk berobat ke rumah sakit.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto ini juga mengizinkan mobil operasional toko untuk mengantarkan pekerja atau keluarga yang sakit ke rumah sakit. Asal tahu saja, jarak ke RSUD Banyumas dari Tambak Sari Kidul sekitar 17 KM.
Kepeduliaan dan kebersamaan di Desa Wunut dan UD Mutiara adalah bunti nyata yang perlu ditiru untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia tanpa terkecuali.
Kepesertaan JKN meningkat pesat dalam satu dekade BPJS Kesehatan. Tahun 2014, peserta BPJS Kesehatan hanya sebanyak 133,4 juta jiwa. Kemudian jumlah itu meningkat pesat menjadi 267,3 juta jiwa pada akhir tahun 2023.
Dan, per 12 Juli 2024, sebanyak 273,5 juta penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dengan jumlah itu, program JKN telah melindungi 97,13% penduduk Indonesia. "Dahulu, tidak semua orang memiliki peluang untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sekarang semua lapisan masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN aktif bisa berobat tanpa terkendala biaya mahal,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat acara sarasehan memperingati HUT ke-56 BPJS Kesehatan, Senin (15/07), dikutip dari website resmi.
Dengan terdaftarnya lebih dari 97% masyarakat Indonesia ke Program JKN, BPJS Kesehatan optimistis bisa mencapai target UHC tahun ini yakni 98% penduduk Indonesia terdaftar Program JKN. Merujuk data di website DJSN, tersisa dua provinsi dengan cakupan peserta JKN di level 65%-96% yang bisa menjadi batu sandungan mencapai UHC. Keduanya adalah Provinsi Sumatera Uatara dan Jambi.
Tentunya, peran yang dilakukan Pemdes Wunut dan pengusaha kecil pemilik UD Mutiara patut diapresiasi dan ditiru di daerah lain. Mereka tak hanya membantu pemberian perlindungan JKN terhadap warga yang membutuhkan. Namun keduanya berperan penting perlindungan JKN tersebut terus berlanjut.
Salah satu masalah yang perlu segera diatasi adalah tingginya peserta BPJS Kesehatan tidak aktif. Per Juni 2024, ada 56.157.458 jiwa peserta tidak aktif. Pemerintah telah menyediakan dana untuk PBI JKN. Kalangan pengusaha nasional pun wajib memberikan tunjangan kesehatan para karyawan melalui BPJS Kesehatan.
Kini butuh semua pihak untuk meniru langkah Pemdes Wunut dan UD Mutiara agar semua warga menjadi peserta BPJS Kesehatan yang aktif.
Baca Juga: Mudah, Ini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan, Bisa Online Atau Ke Kantor Layanan
.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
