Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kebijakan konsolidasi bank BUMN tidak cukup sekadar menukar atau merotasi direksi di dalamnya. Harus ada langkah-langkah lanjutan yang strategis.
"Banyak faktor perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan konsolidasi perbankan, tidak sekadar menukar atau merotasi direksi," kata pengamat perbankan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, di Depok, Minggu (29/3/2015), terkait upaya pemerintah selaku pemegang saham melakukan rotasi sejumlah direksi bank BUMN.
Aulia mengatakan, rotasi direksi memang dibutuhkan sebagai tahap awal untuk konsolidasi perbankan. Hanya, langkah tersebut harus segera diikuti upaya lanjutan yang strategis.
"Mengingat masing-masing bank tersebut memiliki ego yang sulit untuk dihilangkan," ujar Aulia.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan direksi yang sanggup melakukan restrukturisasi sampai ke akar-akar guna menghilangkan ego sektoral antarbank BUMN. Hal itu akan sulit untuk dilaksanakan karena akan menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran dari karyawan bank BUMN tersebut.
"Terutama kekhawatiran mengenai renumerasi dan posisi menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan untuk melakukan konsolidasi perbankan," ujarnya.
Selain itu, hal lain harus diingat adalah bahwa Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN masing-masing memiliki segmen berbeda. Ada bank yang fokus ke arah korporat, ritel, perumahan, dan UMKM sehingga semua itu harus dipetakan terlebih dahulu sebelum melakukan konsolidasi.
"Butuh rencana matang baik strategis maupun aksi konkret untuk mewujudkan ke arah terwujudnya bank BUMN yang kuat dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, apalagi kalau arahnya dalam rangka mewujudkan integrasi perbankan 2020," kata Aulia.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya Chandra Fajri meminta Presiden RI terpilih Joko Widodo untuk memprioritaskan konsolidasi perbankan nasional sebagai program utama untuk dijalankan dalam 2-3 tahun awal pemerintahannya. Dia mengatakan bahwa konsolidasi perbankan harus dijalankan oleh Presiden agar pembangunan infrastruktur tak hanya urusan APBN, tapi bisa juga jadi urusan perbankan.
Menurut Chandra, kesenjangan infrastruktur di Indonesia saat ini sudah menjadi kesepakatan berbagai pihak untuk dibenahi. Namun, yang justru belum menjadi kesepakatan bersama adalah sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut mengingat APBN tidak memiliki kekuatan keuangan yang memadai saat ini. Pasalnya, hampir 60 persen belanja APBN habis untuk membayar gaji dan sisanya untuk membayar subsidi dan utang.
"Tanpa perubahan drastis manajemen fiskal, APBN tidak bisa diandalkan. Yang bisa hanya mendorong perbankan masuk membiayai infrastruktur dan itu membutuhkan bank-bank dengan permodalan yang kuat," kata Chandra.
Dia menuturkan, konsolidasi perbankan juga diperlukan untuk menghadapi gempuran bank-bank asing yang akan masuk secara bebas ketika liberalisasi perbankan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada 2020. Saat ini, lanjut Chandra, dari sisi ukuran aset saja, perbankan di Malaysia memiliki aset tiga kali lebih besar dari bank-bank nasional jika digabungkan.
"Ke depan, bank modalnya harus besar. Semakin besar asetnya, semakin efisien, produknya beragam. Ambil contoh saja, Bank CIMB Malaysia yang empat kali lebih besar dari Bank Mandiri, itu kalau kita ambil uang di ATM di berbagai negara, tidak kena biaya," ujarnya. (Latief)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
