Reporter: Bernadette Christina Munthe |
JAKARTA. Alarm kuning menyala di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Meski berhasil mencatat pertumbuhan laba cukup tinggi tahun lalu (Harian KONTAN ,28 Februari 2011), ancaman kredit bermasalah bank spesialis kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini semakin mengkhawatirkan.
Dalam laporan kinerja 2010, nilai kredit bermasalah sektor UMKM BTPN naik 540% menjadi Rp 221,05 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 lalu, nilainya baru sekitar Rp 34,5 miliar.
Walhasil, rasio NPL kredit UMKM BTPN naik dari 1,5% di akhir tahun 2009, menjadi 5,43% di akhir tahun 2010. Padahal, total pertumbuhan kredit sebesar 48%, yakni dari Rp 15,7 triliun menjadi Rp 23,3 triliun.
Direktur Kepatuhan BTPN Anika Faisal menjelaskan, pada 2009 NPL sektor ini masih kecil karena ketika itu penetrasi BTPN ke segmen kredit UMKM masih kecil. BTPN baru menggarap segmen kredit UMKM tahun 2009 lalu.
Anika menilai, kenaikan NPL yang luar biasa tinggi tahun 2010 lalu masih dalam taraf wajar. "Kami tidak khawatir, 5% untuk referensi NPL sektor UMKM masih wajar, sama dengan rata-rata NPL industri," katanya, Senin (28/2).
Dia menambahkan, sejatinya yang perlu juga diperhatikan adalah tingkat pencadangan atau provisi yang disiapkan oleh bank demi menangkal NPL tersebut. Tercatat, nilai provisi BTPN mencapai 128%. BTPN mengaku, akan bekerja keras menekan NPL di sektor ini menjadi di kisaran 4%-6%. "Kami akan lebih disiplin dalam memproses debitur," imbuh Anika.
Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia Edy Setiadi menyatakan, secara nasional tren NPL di sektor UMKM saat ini justru menurun yakni dari 3,23% pada akhir 2009 menjadi 2,72% pada akhir tahun 2010.
Maka dari itu, BI mengimbau bank yang mengalami lonjakan NPL di sektor ini agar memperbaiki kualitas penyaluran kredit. "Salah satu cara menekan NPL adalah dengan melakukan pendampingan kepada para debitur UMKM, baik untuk usaha maupun laporan keuangan," saran Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
