Kredit UMKM Diproyeksi Masih Menantang pada 2026, Bank Selektif Salurkan Pembiayaan

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 diperkirakan masih menghadapi tantangan.

Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kredit UMKM tumbuh 7% hingga 9% tahun ini, sejumlah pelaku industri menilai realisasinya tidak akan mudah di tengah permintaan yang belum pulih, tingginya risiko kredit, serta kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Jika dilihat dari data Bank Indonesia (BI) penyaluran kredit UMKM pada Januari 2026 masih terkontraksi sebesar 0,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 1.482,8 triliun, setelah mencatat kontraksi sebesar 0,3% yoy pada bulan sebelumnya sebesar Rp 1.501,5 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, kredit skala usaha mikro mengalami pertumbuhan sebesar 0,1% yoy. Sementara itu, kredit skala usaha kecil dan menengah terkontraksi masing-masing sebesar 1,0% yoy dan 1,1% yoy.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, tren moderasi tersebut dipengaruhi dinamika ekonomi global dan domestik, serta proses pemulihan pelaku UMKM yang cenderung lebih lambat dibandingkan sektor korporasi setelah pandemi.

Meski begitu, industri perbankan dinilai tetap memiliki ruang untuk mempercepat penyaluran kredit UMKM tahun ini. Optimisme tersebut antara lain didukung oleh tingkat keyakinan konsumen yang masih kuat.

OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal 2026 berada di level 127, sementara indeks ekspektasi harga atau Consumer Price Index tercatat 109,75. Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir dan mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Selain itu, momentum konsumsi menjelang Lebaran pada kuartal I-2026 juga diperkirakan mendorong aktivitas UMKM. Lonjakan permintaan barang dan jasa pada periode tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan kredit modal kerja bagi pelaku usaha kecil.

OJK pun memproyeksikan penyaluran kredit UMKM pada 2026 tumbuh di kisaran 7%–9% yoy. Proyeksi tersebut ditopang oleh meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang didorong pemerintah dan regulator.

Dian mengatakan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu fokus utama otoritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

“Komitmen untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan terus diperkuat,” ujar Dian dalam siaran pers, belum lama ini.

Sementara Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan kredit UMKM sebesar 7%–9% masih cukup menantang untuk dicapai tahun ini.

“Proyeksi penyaluran kredit UMKM diperkirakan masih akan melambat. Tantangan utamanya ada di kehati-hatian bank terhadap debitur UMKM karena NPL relatif tinggi,” ujar Bhima.

Menurut dia, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada segmen UMKM masih cukup tinggi.

“Di segmen UMKM menengah NPL-nya di atas 5%, sedangkan usaha kecil sekitar 4,3%. Bank akhirnya lebih memilih debitur korporasi, sehingga ada gap antara kontraksi kredit UMKM dengan rata-rata pertumbuhan kredit yang masih sekitar 9%,” jelasnya.

Bhima menambahkan, tantangan ke depan juga datang dari tekanan inflasi global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan risiko dan cost of fund perbankan.

“Kalau cost of funds naik, bank akan makin selektif menyalurkan kredit ke UMKM, terutama yang punya agunan. Suku bunga yang naik juga makin menghambat penyaluran kredit ke UMKM,” katanya.

Bhima menilai, agar kredit UMKM bisa terdorong, perbankan tidak cukup hanya mengandalkan ekspansi pembiayaan, tetapi juga perlu memperkuat fondasi bisnis pelaku UMKM.

“Bank sebaiknya mendorong pembukuan yang tertib dan literasi keuangan ke UMKM, sehingga kepatuhan pembayaran cicilan pokok dan bunga bisa lebih lancar,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai program pemerintah juga perlu diarahkan agar memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan pembiayaan UMKM.

“Perlu dikoordinasikan juga program pemerintah seperti MBG dan Kopdes MP untuk mengambil vendor UMKM lebih besar. Jadi ada keterkaitan antara program pemerintah dengan pertumbuhan kredit UMKM,” tandas Bhima.

Senada, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan mengakui permintaan kredit UMKM pada awal tahun masih belum terlalu kuat, meski perseroan tetap membidik pertumbuhan di segmen tersebut.

“Kami juga menargetkan demikian, namun terlihat di kuartal I demand untuk kredit UKM masih belum cukup tinggi,” ujar Lani.

CIMB Niaga, lanjut dia, akan lebih fokus menyasar segmen UKM menengah yang memiliki pool lebih besar, sekaligus memperluas penetrasi ke kota-kota lapis kedua dengan proses pembiayaan yang lebih efisien bagi nasabah maupun bank.

Hingga akhir 2025, penyaluran kredit UMKM CIMB Niaga tercatat naik 2% secara tahunan dan 0,5% secara bulanan menjadi Rp 27,43 triliun.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah menyebut penyaluran kredit UMKM secara umum turun sekitar 7% dibandingkan akhir 2025. Meski begitu, ia masih melihat peluang pemulihan pada tahun ini.

“Penyaluran kredit UMKM turun sekitar 7% dibandingkan akhir tahun 2025, dengan NPL berada di kisaran 1%. Untuk proyeksi 2026, kami melihat masih ada peluang tumbuh sebesar 9%,” ujar Efdinal.

Menurut dia, strategi untuk mendorong kredit UMKM antara lain dilakukan dengan memperluas basis nasabah dan memperkuat kerja sama dengan berbagai ekosistem bisnis.

“Strateginya adalah peningkatan penetrasi pada sektor usaha produktif dengan memperluas basis nasabah, memperkuat kerja sama dengan berbagai ekosistem bisnis seperti marketplace, distributor, dan komunitas UMKM, serta menyediakan produk pembiayaan yang fleksibel seperti kredit modal kerja dan investasi, namun tetap menjaga kualitas portofolio kredit,” katanya.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menegaskan tetap mendorong penyaluran kredit UMKM dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Per akhir 2025, kredit UKM BCA tumbuh 5,7% secara tahunan menjadi Rp 130,9 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan setiap segmen usaha memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga perseroan menerapkan proses seleksi debitur yang ketat.

“BCA berkomitmen mendorong penyaluran kredit di berbagai segmen dan sektor, dengan menerapkan langkah-langkah pruden melalui pertimbangan implementasi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin,” ujar Hera.

Ia menambahkan, kualitas kredit BCA hingga akhir 2025 tetap terjaga. Rasio loan at risk (LAR) tercatat 4,8%, sementara rasio NPL berada di level 1,7%.

“Setiap segmen usaha memiliki karakteristik risiko tersendiri. Oleh karena itu, BCA menjalankan proses seleksi bagi calon debitur yang ketat, monitoring berkala, serta penguatan edukasi bagi pelaku usaha,” katanya.

Di sisi lain, Bank Sampoerna masih menempatkan UMKM sebagai fokus utama pembiayaan. Hingga saat ini, porsi kredit UMKM Bank Sampoerna mencapai sekitar 64% dari total kredit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna, Henky Suryaputra menyebut, meski pertumbuhan kredit UMKM industri secara umum masih terbatas, perseroan melihat sentimen positif dari pemulihan ekonomi domestik.

“Kami optimistis penyaluran akan terus meningkat sejalan dengan transformasi digital yang kami lakukan,” ungkap Henky.

Untuk mendorong pembiayaan UMKM, Bank Sampoerna mengandalkan kolaborasi strategis dengan ekosistem digital, termasuk fintech lending dan payment gateway, serta memperkuat sinergi dengan mitra seperti KSP Sahabat Mitra Sejati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News