Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah atau kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan.
Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.
"Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi," ujarnya.
Baca Juga: Ini catatan anggota Komisi IX DPR kepada direksi baru BPJS Kesehatan
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar.
Upaya lainnya adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU, dan perbaikan tata kelola JKN.
Perlu pula menambah fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk meningkatkan keadilan dan mutu layanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
