Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal
KONTAN.CO.ID - Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang sangat dinamis, APBN harus dapat berperan sebagai alat penyerap kejutan yang handal. Tugas utamanya adalah melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan sekaligus memastikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Perjalanan APBN 2023 telah memasuki tahap akhir. Selama periode tersebut, APBN 2023 menunjukkan kinerja yang positif, dengan pertumbuhan pendapatan yang sejalan dengan pemulihan kuat dalam aktivitas ekonomi. Keberhasilan ini turut didukung oleh hasil reformasi perpajakan. Belanja pemerintah tetap berhasil menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, risiko fiskal yang semakin terkendali, termasuk dalam pengelolaan defisit dan utang, berhasil dijaga pada tingkat yang dapat dikelola.
Semoga performa positif APBN 2023 dapat berlanjut hingga akhir tahun, memberikan hadiah yang memukau untuk menghadapi tantangan tahun 2024. Kebijakan fiskal 2024 tidak hanya berdiri sendiri; melainkan, merupakan bagian integral dari serangkaian kebijakan sebelumnya dan sekaligus terhubung dengan arah serta strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah.
Oleh karena itu, performa solid APBN 2023 akan menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi APBN 2024. Begitu pula, APBN 2024 memiliki nilai strategis yang signifikan untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.
Seiring dengan hal tersebut, struktur APBN 2024 perlu memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap dinamika perekonomian, memberikan jawaban terhadap tantangan, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Ekonomi ke depan akan tetap dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, meningkatnya ketegangan geopolitik beserta dampaknya terhadap peta geopolitik dan perdagangan global. Kedua, dampak nyata dari perubahan iklim yang memerlukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi.
Ketiga, perkembangan teknologi digital yang pesat memiliki dampak signifikan pada perubahan perilaku, baik dari segi konsumsi maupun produksi. Keempat, transisi dari kondisi pandemi ke tahap endemi masih perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar proses transisi menuju kondisi living with endemic dapat berjalan dengan lancar.
Tantangan-tantangan tersebut pada satu sisi dapat dianggap sebagai ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain, mereka juga memberikan peluang besar bagi perekonomian nasional untuk memanfaatkannya sebagai jendela peluang dalam munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru demi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan, Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang telah disepakati mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi sebesar 2,8%, nilai tukar Rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel, dan produksi minyak bumi sebesar 635.000 barel per hari, serta produksi gas sebesar 1,03 juta — 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Dinamika Kesejahteraan: Menyelusuri Jejak Peran APBN
Peran APBN tahun 2024 dipandang sebagai arsitektur yang mengarah pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjuta. Fungsionalitas APBN diharapkan dapat optimal dalam tiga peran utama. Pertama, APBN berfungsi sebagai shock absorber yang melindungi rakyat dan menstabilkan ekonomi dari guncangan global, termasuk dalam stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi. Kedua, APBN menjadi agen pembangunan yang berperan sebagai akselerator dalam transformasi ekonomi, dengan fokus pada pengembangan human capital, physical capital, natural capital, dan reformasi institutional. Ketiga, APBN berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, menanggulangi stunting, dan mengurangi kesenjangan.
Transformasi ekonomi akan dijalankan melalui dua strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek akan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.
Strategi jangka menengah akan difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, mencapai sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan yang memadai, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, terutama di sektor energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Dengan mempertimbangkan tantangan pembangunan dan upaya reformasi fiskal yang komprehensif, postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, PNBP sebesar Rp492,0 triliun, dan hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Dana APBN senilai Rp3.325,1 triliun dialokasikan dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer yang sebelumnya negatif Rp25,5 triliun didorong untuk bergerak menuju arah yang positif. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 2,27% dari PDB.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2024 mencapai Rp1.090,8 triliun. Dana tersebut digunakan, antara lain, untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0%, pembangunan infrastruktur dengan optimalisasi penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L) disepakati pada angka Rp1.376,7 triliun. Dana tersebut digunakan, antara lain, untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan dukungan kepada petani, UMKM, dan dunia usaha.
Dengan mengelola fiskal secara sehat dan efektif, diharapkan APBN 2024 dapat responsif terhadap dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran dan indikator pembangunan telah disepakati, meliputi tingkat kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka antara 5,0% hingga 5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem dalam rentang 0% hingga 1%, rasio Gini berkisar antara 0,374 hingga 0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani antara 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan pada 107 hingga 110.
Semoga usaha bersama seluruh masyarakat Indonesia dapat mewujudkan negara yang unggul, sejahtera, berkeadilan, dan makmur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
