Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif kepada 9 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura, dan 34 penyelenggara Fintech Peer to Peer (P2P) Lending selama Februari 2024.
Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan sanksi administratif tersebut diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku dan/atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.
"Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 14 sanksi denda dan 65 sanksi peringatan/teguran tertulis, dan 3 sanksi pembatasan kegiatan usaha," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (4/3).
Sementara itu, OJK mencatat masih terdapat 6 perusahaan pembiayaan dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar hingga akhir Februari 2024.
Baca Juga: OJK Catat Ada 5 Fintech Lending Belum Penuhi Ketentuan Ekuitas Minimum
Agusman mengatakan 6 perusahaan pembiayaan tersebut masih dalam monitoring sebagai rangka realisasi action plan yang telah disampaikan oleh perusahaan pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dari OJK.
"Action plan yang diajukan oleh 6 perusahaan pembiayaan tersebut berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing, maupun pengembalian izin usaha," ungkapnya.
Agusman menyampaikan OJK telah memberi sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
OJK juga mencatat terdapat 5 penyelenggara dari 101 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar hingga akhir Februari 2024. Agusman mengatakan 1 penyelenggara dari 5 penyelenggara fintech P2P lending tersebut sudah melakukan penyetoran modal.
"Namun, 1 penyelenggara tersebut masih harus memenuhi kelengkapan administratif yang diperlukan," ujarnya.
Baca Juga: Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending Capai Rp 60,42 Triliun pada Januari 2024
Agusman menyampaikan 4 fintech P2P lending masih terus berupaya memenuhi ketentuan permodalan. Dia menyatakan OJK terus memonitor pemenuhan ekuitas dan realisasi action plan yang telah disampaikan baik dari injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP), strategic investor baru baik lokal maupun asing, serta pengembalian izin usaha.
Agusman menyebut OJK telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
