Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan di Manokwari peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi.
Program ini bertujuan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.
Baca Juga: Clipan Finance (CFIN) Alami Serangan Siber, Begini Penjelasan Manajemen
"Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di kedua provinsi," ujar Mahendra dalam keteranganna Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan, perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.
Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari, dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya, bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.
"Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya," jelasnya.
Mahendra menekankan bahwa optimalisasi program edukasi dan sosialisasi keuangan berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.
Baca Juga: Pendapatan Premi TUGU Tumbuh Lampaui Industri
Penguatan literasi keuangan juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat.
"Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga akan terus tumbuh," tambah Mahendra.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, berharap OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, karena hal tersebut menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.
Menurutnya, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit, sangat penting untuk mendukung pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: NPL KPR BCA Naik Jadi 1,79% per September 2025
"Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, juga dapat memperoleh akses pembiayaan yang sama," kata Gubernur Dominggus.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Selanjutnya: BEI Suspensi Saham RATU, ARKO, NRCA, Begini Rekomendasi Sahamnya
Menarik Dibaca: 9 Daftar Promo Black Friday November 2025, Diskon Jumbo di Lotte Mall sampai Zalora
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













