kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

OJK siapkan aturan kolektibilitas multifinance


Rabu, 01 Oktober 2014 / 15:11 WIB
OJK siapkan aturan kolektibilitas multifinance
ILUSTRASI. Ilustrasi foto Pencucian uang. Indonesia masih belum memenuhi kriteria minimum untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).


Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Industri perusahaan pembiayaan atawa multifinance bakal kebanjiran aturan di kuartal keempat tahun ini. Buktinya, selain perluasan aktivitas usaha pembiayaan dan tata kelola perusahaan pembiayaan yang sedang dipersiapkan regulator, ada satu aturan lagi yang akan meluncur dalam waktu dekat ini. Yakni, ketentuan terkait kolektibilitas industri multifinance.

Indra, Kepala Badan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, beleid anyar ini akan membagi kategori pembiayaan lancar dan macet menjadi lima kelompok. Yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori ini persis seperti kolektibilitas kredit di sektor perbankan.

“Saat ini, statusnya masih rule making rule. Kami akan meminta masukan dari pelaku industri terlebih dahulu. Yang pasti, aturan yang akan tertuang dalam Peraturan OJK ini ditargetkan akan selesai kuartal keempat tahun ini juga,” ujarnya, Rabu (1/10).

Ditanya mengenai potensi peningkatan rasio pembiayaan macet alias non performing finance (NPF), Indra enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, rancangan POJK terkait kolektibilitas pembiayaan tersebut dalam rangka kesehatan keuangan industri multifinance.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×