Reporter: Mona Tobing | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bank pembangunan daerah (BPD) November lalu, memang ada benarnya. Auditor negara itu mengkritik habis-habisan minimnya peran bank milik pemerintah daerah (pemda) dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena terlalu banyak mengucurkan kredit konsumsi ke pegawai pemda.
Kebenaran kritik itu tecermin dari laporan perkembangan bisnis BPD hingga akhir November 2011. Kredit konsumsi terlalu mendominasi, porsinya rata-rata di atas 70%. Pengelola BPD berkilah, permintaan kredit modal kerja di daerah tidak terlalu banyak.
Bank Maluku misalnya, di November, kredit konsumsi berkontribusi 70% dari total kredit senilai Rp 2,5 triliun. Zainuddin Umasangadji, Komisaris Bank Maluku, mengklaim, bukan hanya pihaknya yang getol menyalurkan kredit jenis tersebut.
Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang beroperasi di Maluku hampir semuanya menyalurkan kredit non-produktif. "Kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk sektor rill tapi harus juga didorong pemerintah setempat," katanya, Rabu (21/12).
Kredit konsumsi juga menjadi motor pertumbuhan Bank Riau Kepri. Porsinya mencapai 70% dari total kredit Rp 8,7 triliun per November 2011. Meski porsinya sangat besar, menurut Erzon, Direktur Utama BPD Riau, debitur banyak menggunakan dana mereka untuk kegiatan produktif.
Misalnya, membeli kebun kelapa sawit. "Pencatatan memang ke kredit konsumsi, tapi realisasinya hampir 50% digunakan untuk berinvestasi," katanya. Dia menambahkan, di Riau mengoleksi lahan sawit tengah menjadi tren.
Kedua BPD ini berencana mengubah komposisi kredit tahun depan. Mereka akan menggenjot pembiayaan produktif. "Kami mengincar komposisi 60:40," kata Erzon. Untuk mencapai target itu, ia bakal aktif mendekati korporasi di Riau dan mengincar rekanan pemda.
Adapun Bank Maluku akan mengembangkan kredit dengan plafon mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. "Kalau kredit besar kami tidak bisa bersaing dengan bank umum. Jadi kami membesarkan di kredit mikro dan menengah," terang Willem Pieter Patty, Direktur Pemasaran Bank Maluku.
Untuk menopang ekspansi, Bank Maluku menawarkan obligasi I senilai Rp 300 miliar. Saat ini, modal disetor BPD ini sebesar Rp 300 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
