Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan terhadap sektor UMKM bagi perbankan layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi membantu UMKM dari permodalan, sisi lainnya risiko kredit macet yang tinggi juga tak bisa dihiraukan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mencatat saat ini masih ada 30,76 juta UMKM yang tidak memiliki historis kredit atau unbankable. Di mana, hal tersebut terkadang menjadi penghambat UMKM untuk mendapatkan kredit pembiayaan.
Baca Juga: Cara Mudah & Syarat Pengajuan KUR BRI Online, Kuota KUR 2024 Sisa Rp 84,4 T
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun bilang saat ini juga terjadi tren penurunan portofolio kredit UMKM di perbankan. Alih-alih mencapai target 30%, kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit justru turun dari 21% menjadi 19%.
Oleh karenanya, Teten mendorong perbankan untuk bisa menggunakan data milik lembaga innovative credit scoring yang saat ini jumlahnya mencapai 17 untuk menilai kelayakan UMKM unbankable tersebut.
Baca Juga: Hibank Terus Mendorong Para Pelaku UMKM Menuju Cashless Society
Menurut Teten, penggunaan data milik lembaga tersebut bisa membantu UMKM mendapatkan kredit berdasarkan data tagihan listrik maupun telepon.
“Kalau berdasarkan uji coba kami, 74% nasabah UMKM yang unbankable layak mendapatkan kredit” ujar Teten belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Retail PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) bilang credit scoring memang menjadi salah satu analisa kelayakan untuk memberikan kredit kepada UMKM.
Hanya saja, penggunaan data tersebut tak bisa berdiri sendiri untuk menentukan apakah UMKM ini layak mendapatkan kredit atau tidak. Termasuk, perlu ada analisis terkait mitigasi risikonya.
Baca Juga: Hati-hati, Perbankan Harus Mewaspadai Risiko Kredit Macet dari Bisnis Paylater
“Tapi tidak perlu analisa yang ribet-ribet, standar saja karena untuk UMKM,” ujar Teddy.
Adapun, hal tersebut untuk memberikan keyakinan bagi bank apakah calon nasabah yang mengajukan kredit ini layak atau tidak. Ditambah, kalau ada data SLIK OJK untuk melihat karakter dari calon nasabah tersebut.
“Sepanjang tidak ada historis kredit macet harusnya lolos, sepanjang usahanya juga ada,” tambahnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2024, portofolio kredit UMKM yang dimiliki Bank Sumsel Babel sebesar Rp 2,4 triliun. Angka tersebut baru berkontribusi 15% terhadap total kredit yang dimiliki bank asal Pulau Sumatera ini.
Baca Juga: Jumlah Kelas Menengah Turun, Ini Strategi Multifinance Cegah Kredit Macet
Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang penggunaan credit scoring untuk mengukur kelayakan debitur UMKM merupakan hal yang baik karena dilakukan untuk melihat tingkat risiko peminjam dan kelayakan pemberian kredit.
Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kita mendorong kapasitas UMKM agar bisa menjadi bankable. Melalui peningkatan kapasitas, manajemen, sehingga lebih mudah dalam memperoleh akses pembiayaan.
“Saat ini Bank BJB pun menggunakan scoring untuk beberapa segmen kredit, tentu dengan memperhatikan faktor faktor risiko yang ada,” ujar Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
