Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 300 triliun tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui skema credit scoring atau penilaian kredit.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan meski ini masih belum menjadi suatu kewajiban, yang jelas, inovasi ini bisa membantu lebih banyak UMKM untuk mendapat akses pembiayaan.
"Ini memang belum menjadi compulsory atau hal wajib, tapi beberapa bank sudah mulai menggunakan indeks inovasi credit scoring ini," jelas Teten dijumpai JCC Senayan, Senin (22/7).
Teten mengatakan skema ini juga sudah dilakukan di 145 negara lainya. Pihaknya juga telah melakukan uji eksperimen terhadap 72 ribu UMKM, dan hasilnya cukup memuaskan, dimana penyaluran KUR bisa naik sebesar 5%.
Baca Juga: Terendah di 2024, Penyaluran Kredit UMKM Per Juni 2024 hanya Tumbuh 6,7%
Teten berharap skema ini nantinya bisa dilakukan oleh lebih banyak perbankan. Pasalnya, jika Bank hanya menggandalkan data historik akan banyak UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan. Perlu ada inovasi dari sisi perbankan dan dukungan dari kebijakan OJK.
"Ya karena 30 ribu UMKM kita juga belum masuk perbankan, ya gimana? kalau menunggu mereka punya aset dulu ya ga bisa (dapat pembiyaan)," jelas Teten.
Dalam catatan Kontan, realisasi penyaluran KUR per semester 1-2024 mencapai 141,85 triliun atau 47,3% dari tota anggaran KUR tahun ini sebesar Rp 300 triliun. Serapan ini meningkat 34% dari periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Juga: Opsi Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi KUR Terbuka Lebar di Tengah Kenaikan NPL
Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar telah merealisasi KUR Rp 76,4 triliun sepanjang lima bulan pertama 2024. Ini setara 46,3% dari kuota yang diperoleh tahun ini, yakni Rp 165 triliun.
Adapun Bank Mandiri sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 19,33 triliun pada semester I, setara 51,6% jatah KUR perseroan tahun ini.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR BNI di paruh pertama baru Rp 6,9 triliun, atau 38% dari kuota tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
