Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Muncul isu bahwa pemerintah akan meningkatkan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi perusahaan pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN). Sebab, saat ini, BSI merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Menanggapi hal ini, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengklarifikasi soal status BSI ini. Ia menyatakan saat ini saham merah putih sudah ada di BSI. Kepemilikan ini merupakan kontrol pemerintah terhadap BSI.
“Itu sangat kuat dan sebenarnya membuat posisi BSI sudah hampir mirip dengan BUMN lainnya. Jadi, kalau proses mengenai BSI akan menjadi BUMN, itu prosesnya masih panjang. Butuh waktu lama dan mungkin kita tidak tergesa-gesa saat ini. Sehingga, diharapkan informasi mengenai BSI sudah clear,” ujar Arya pada Kamis (29/9).
Baca Juga: Beasiswa BSI Tahun 2022 Masih Dibuka, Bisa Dapat Bantuan UKT dan Uang Saku
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pemerintah tidak akan menjadi pemegang saham pengendali. TIko memastikan pemerintah hanya akan menjadi pemegang saham seri A Dwiwarna di BSI.
“BSI tetap setiap harinya ada di bawah Bank Mandiri. Sedangkan pemerintah lewat saham seri A Dwiwarna tujuannya pemerintah terlibat dalam jangka panjang bank, maupun dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan BSI. Begitupun pada rencana jangka panjang BSI termasuk ekspansi global,” katanya.
Asal tahu saja, BSI tengah melakukan aksi korporasi melalui penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue berjalan mulus. Emiten dengan kode saham BRIS tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan rights issue.
Perseroan akan melakukan rights Issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6 miliar saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui rights issue digelar pada kuartal IV tahun ini.
Baca Juga: Analis: Akuisisi BTN Syariah oleh BSI Sulit Terealisasi dalam Waktu Dekat
Adapun dari dari aksi korporasi itu akan sebagai tambahan modal hasil rights issue tersebut ini untuk mendukung ekspansi pertumbuhan BSI secara organik melalui penyaluran pembiayaan murah dan kompetitif bagi masyarakat.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan, BSI membutuhkan tambahan permodalan (ekuitas) agar Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan dapat mencapai di atas 20% pada akhir tahun 2025 guna mendukung rencana tersebut.
“Penguatan permodalan ini tentunya akan dimanfaatkan BSI untuk mengembangkan bisnis sehingga dapat memberikan profitabilitas yang optimal bagi pemegang saham dengan proyeksi Return On Equity (ROE) di level 18%-20% dalam jangka waktu menengah hingga Panjang,” pungkas Hery.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
