kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Penyaluran KUR ke sektor primer masih minim


Senin, 20 Januari 2014 / 11:00 WIB
Penyaluran KUR ke sektor primer masih minim
ILUSTRASI. Pergerakan mata uang Australian Dolar (AUD) cenderung menguat di tahun ini. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah dan perbankan pun diwujudkan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sebenarnya saat ini perbankan sudah banyak yang menyalurkan kredit mikro. Namun, bunga memang masih menjadi masalah.

"Bank tentunya bergerak pada sektor yang ketat regulasi sehingga mereka setiap memberi pinjaman kasih agunan. Akibatnya mereka memberi bunga. Tapi perkembangan kredit mikro sudah cukup baik, tingkat NPL jauh lebih kecil, ini positif," kata Bambang di Jakarta, Senin (20/1).

Bambang meminta perbankan juga memperbanyak penyaluran kredit ke sektor primer.  "Banyak bank sukses menyebarkan kredit UKM dalam jumlah besar, tapi masih fokus ke sektor perdagangan. Bank harus mencari cara supaya kredit UKM bisa masuk ke sektor yang susah dijangkau kredit, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan sektor-sektor tersebut dipandang masih berisiko cukup tinggi bagi perbankan. Terkait hal ini, pemerintah menjembatani melalui jaminan kredit agar bank mau memberi kredit ke sektor-sektor yang berisiko.

"Kalau sudah mendapat jaminan ya jangan minta agunan lagi dari pengusaha mikro. Penjaminan itu preminya ditanggung pemerintah, perusahaan penjaminan pun didukung pemerintah. Dobel subsidi ini paling tidak agar pengusaha juga tidak perlu dibebani agunan," kata Bambang. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×