Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Rencana pemerintah melepas saham di Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Bank Mandiri mendapat dukungan dari para praktisi perbankan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan, akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN akan menguntungkan kedua bank tersebut. Saat ini BTN memiliki kekuatan dalam hal penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Sementara Bank Mandiri di sektor korporasi, sehingga Bank Mandiri bisa lebih memperluas cakupan bisnisnya.
“Kedua Bank tersebut bisa bersinergi dengan sangat bagus dan saling melengkapi satu dengan yang lain,” kata Sigit dalam keterangannya, Senin (21/4).
Sigit menilai, aksi bisnis ini merupakan akuisisi, dan bukanlah merger. Karyawan BTN tidak perlu khawatir, sebab akuisisi ini justru akan lebih menguatkan BTN.
Sebagai bank dengan fokus KPR, BTN selama ini terkendala modal dan sumber pendanaan yang kian terbatas. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat Loan To Deposit Ratio (LDR) BBTN yang mencapai 104,4% di atas ketentuan Bank Indonesia (BI). Selama 2013, total DPK BBTN sebesar Rp 96,2 triliun dimana mayoritas yaitu 54,9% merupakan dana mahal.
Hal ini bisa ditutupi oleh Bank Mandiri yang memiliki kekuatan modal dan sumber dana pihak ketiga yang besar. Sampai 2013, BMRI memiliki modal sebesar Rp 82,4 triliun, yang terbesar diantara Bank BUMN lainnya. Sementara dari total dana pihak ketiga di BMRI yang mencapai Rp 556,3 triliun di tahun 2013, sekitar Rp 359,9 triliun merupakan dana murah.
Menurut Sigit, akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN juga akan menguntungkan pemerintah. Dengan melepas saham pemerintah ke bank BUMN, pemerintah akan tetap memiliki kontrol penuh terhadap fungsi dan peran strategis BBTN sebagai bank yang fokus mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sigit menyebutkan, akuisisi BTN oleh Mandiri juga sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Khusus untuk bank BUMN, nantinya akan ada satu bank besar yang berskala internasional. "Ini keputusan yang sangat strategis," tandas Sigit.
Seperti disampaikan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan, rencana akuisisi Bank BTN ke Bank Mandiri ini untuk memperkuat BTN sebagai bank yang fokus ke sektor perumahan. Apalagi, setiap tahun kebutuhan perumahan terus meningkat, di sisi lain kapasitas dan kemampuan BTN semakin terbatas.
Dari hasil sensus tahun 2010, backlog atau defisit pasokan perumahan nasional mencapai sekitar 13,6 juta unit. Dengan memperhitungkan kebutuhan rumah per tahun yang mencapai sekitar 800 ribu unit maka dalam 20 tahun ke depan, tambahan kebutuhan rumah diperkirakan sebanyak 16 juta unit, sehingga kebutuhan rumah akan mencapai sekitar 29,6 juta unit.
Dengan kebutuhan yang sangat besar tersebut, saat ini supply rumah hanya sekitar 400 ribu unit per tahun. Artinya dalam kurun waktu 20 tahun mendatang supply rumah baru diperkirakan hanya sebanyak 8 juta unit.
Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan peran perbankan yang kuat. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dengan memperhatikan jumlah backlog perumahan yang akan terus meningkat, kebutuhan dana KPR untuk mengatasi masalah ini akan mencapai sekitar Rp 300 triliun.
“Antara perlunya rumah dengan kemampuan BTN itu jauh sekali, kita butuh 1,5 juta unit rumah per tahun. Blakblakan saja, dia (BTN) tidak mampu," kata Dahlan akhir pekan lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
